Home News Kinerja Pemkab Aceh Selatan Dinilai Lamban

Kinerja Pemkab Aceh Selatan Dinilai Lamban

23
0

TAPAKTUAN – Konsorsium Masyarakat Sipil Aceh Selatan menilai kinerja pemerintah kabupaten Aceh Selatan di bawah kepemimpinan H. T. Sama Indra dan Kamarsyah (SAKA) berjalan lamban.

Penilaian tersebut berdasarkan evaluasi Konsorsium Masyarakat Sipil Aceh Selatan selama dua tahun kinerja SAKA.

Juru bicara Konsorsium Masyarakat Sipil Aceh Selatan Muhammad Nasir, SH mengatakan, dalam evaluasi itu, pihaknya menilai penerapan visi dan misi tidak sinkron dengan program dan kebijakan Pemerintahan SAKA selama dua tahun terakhir.

“Ini bisa dibuktikan dengan belum diqanunkannya RPJMD Kabupaten Aceh Selatan dan menyalahi peraturan perundang-undangan terutama Permendagri No. 54 Tahun 2010 sehingga akan berimplikasi buruk bagi perencanaan pembangunan dan penganggaran belanja daerah,” katanya kepada portalsatu.com melalui surat elektronik hari ini, Jumat, 24 April 2015.

Pemerintahan SAKA katanya, hingga saat ini belum menjalankan komitmen/tekad yang mereka janjikan saat kampanye. Seperti masih lemahnya komitmen menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan pembenahan birokrasi,  terutama penempatan jabatan daerah. Mereka juga dinilai tidak berkomitmen membenahi BUMD, malah aset-aset BUMD dilelang dan dijual.

“Belum adanya optimalisasi lahan seperti yang dijanjikan khususnya pembersihan kembali lahan terlantar untuk ditanami, belum adanya upaya sarana daerah irigasi yang baik dan pembenahan tenaga penyuluh untuk meningkatkan produksi pertanian. Belum ada langkah-langkah dari pemerintah daerah untuk mengupayakan pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan khususnya pala yang merupakan primadona Aceh Selatan,” ujarnya.

Di sisi lain kata dia,  Pemerintahan SAKA dan DPRK Aceh Selatan belum menyelesaikan pembuatan  Qanun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Selatan.

“Persoalan lain menurut kami alokasi anggaran pelayanan publik yang belum tepat sasaran dan tidak berbasiskan kinerja serta masih ditemukan banyak kekurangannya. Seperti terbengkalai proyek pembangunan Puskesmas Labuhan haji Timur dan belum ada langkah konkret dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik fasilitas maupun tenaga dan pelayan medis bagi masyarakat,katanya.

Aspek lain yang dinilai menjadi indikasi belum optimalnya kinerja pemerintah kabupaten Aceh Selatan yaitu masih minimnya bantuan dan pembinaan bagi masyarakat nelayan tradisional guna peningkatan perekonomiannya. Bantuan pertanian juga dinilai belum mencukupi dan terkesan asal ada, tidak tepat sasaran dan tidak memiliki output yang jelas. Sehingga tingkat pencapaian keberhasilan pertanian di Aceh Selatan tidak terukur.

“Karena itu, kami merekomendasikan pemerintahan SAKA dan DPRK agar segera menuntaskan Qanun RPJMD  dan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Selatan serta mensosialisasikan kepada masyarakat Aceh Selatan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Selain itu, Pemerintahan SAKA juga diminta  segera membuat renstra dan roadmap pembangunan Aceh Selatan, agar arah pembangunan daerah bisa dievaluasi, terukur dan tepat sasaran, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Mereka juga diminta melakukan fit and propertest terhadap Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemkab Aceh Selatan, dengan penempatan yang sesuai dengan keahliannya untuk Aceh Selatan yang lebih baik.[] (ihn)