Home News Ketua STAIN Gajah Putih: Kita Hanya Pandai Melahirkan Qanun, Tapi Menjalankannya Susah

Ketua STAIN Gajah Putih: Kita Hanya Pandai Melahirkan Qanun, Tapi Menjalankannya Susah

13
0
????????????????????????????????????

TAKENGON – Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Gajah Putih Takengon, Dr. Zulkarnain, M.Ag, mengatakan, mutu bidang pendidikan Aceh belum ada peningkatan secara signifikan paska damai Aceh 15 Agustus 2015 lalu. Padahal, Pemerintah Aceh telah banyak menerima suntikan anggaran otonomi khusus yang bergulir setiap tahunnya.

Dia menilai anggaran yang melimpah seyogyanya dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan peringkat terbaik dibanding provinsi lain. “Tapi sekarang kenyataannya apa? Mutu pendidikan di Aceh masih kalah saing dengan provinsi lain,” kata Zulkarnain saat ditemui portalsatu.com di ruang kerjanya, Jumat, 14 Agustus 2015.

Menurutnya pemerintah tidak begitu serius membenahi mutu pendidikan di Aceh. Rezim pemerintah saat ini dinilai lebih banyak menghabiskan waktu dan energi pada sektor penguatan kelembagaan dan lambang yang bersifat simbolis.

“Gebrakan pertama pemerintah Zikir terlalu fokus pada lembaga Wali Nanggroe dan lambang bendera, yang tentunya tidak terlalu penting dibandingkan dengan peningkatan mutu pendidikan Aceh,” katanya.

Zulkarnain mengatakan seharusnya pemerintah lebih mengutamakan peningkatan mutu pendidikan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi kreatif rakyat.

Menurutnya, melemahnya peningkatan mutu pendidikan di Aceh karena pemerintah Aceh saat ini masih belum memiliki misi yang sama dalam membangun daerah tersebut. Anehnya lagi antara mantan pemimpin dan pemimpin menjabat juga saling menyalahkan, menyudutkan, egois, sehingga membawa pengaruh pada melemahnya pertumbuhan mutu pendidikan Aceh.

Dia mengatakan beberapa bukti seperti penghapusan program gubernur periode sebelumnya dan merancang qanun baru yang memiliki kesamaan dan tujuannya. Menurut Zulkarnain qanun pendidikan telah dilahirkan pada masa Gubernur Irwandi. Sementara pada masa kepemimpinan Zikir qanun itu tidak dijalankan, bahkan pemerintah telah mewacanakan membentuk qanun pendidikan baru yang juga memiliki fungsi untuk menguatkan mutu pendidikan Aceh.

“Ini salah satu bukti real kita lihat. Periode depan lain lagi gubernur dan wakilnya, ganti lagi qanunnya. Kita yang pandai sebenarnya melahirkan produk qanun, tapi untuk menjalankannya susah,” ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah harus menjalankan misi sesuai dengan filosofi dan teori pendidikan untuk menggenjot mutu pendidikan Aceh. Dia yakin pendidikan Aceh akan terus tertinggal jika dinodai oleh hiruk piruk kepentingan politik.

“Pendidikan dan politik memang iya berjalan beriringan. Dalam pendidikanlah politik itu dipelajari. Tapi jangan jadikan pendidikan untuk kepentingan politik sepihak, sehingga menyebabkan pendidikan itu hancur,” tamsil Zulkarnain.[](bna)