Home News ‘Ketua MPD Aceh Timur Harus Berlatar Belakang Pendidikan’

‘Ketua MPD Aceh Timur Harus Berlatar Belakang Pendidikan’

77
0
SONY DSC

IDI RAYEUK- Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Tentang Pendidikan Aceh Timur (LSM Peuteupat) Ilyas Bagok minta Bupati Aceh Timur menetapkan pengurus dan ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) setempat sosok yang berlatar belakang pendidikan, putra daerah dan berdomisili di kabupaten ini.

“Karena lembaga semi pemerintah tersebut merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan. Dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2006, pasal tiga jelas disebutkan bahwa Dewan Pendidikan yang dibentuk di seluruh Indonesia berdasarkan Kepmendiknas No.44/2/2002, adalah badan yang memiliki fungsi yang sama dengan MPD. Di Provinsi Aceh nama Dewan Pendidikan disebut Majelis Pendidikan Daerah (MPD),” ujar Ilyas kepada portalsatu.com, Selasa 1 September 2015.

Menurutnya, dalam pasal 4 juga diuraikan bahwa MPD berfungsi sebagai badan pemikir mengenai pembangunan pendidikan, pemberi pertimbangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupetan/kota mengenai pendidikan, penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pendorong pendidik dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi.

Selain itu, sebagai badan pengontrol dan penilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan, serta mediator antara masyarakat dan pemerintah, antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

 “Jadi kita dapat menilai bahwa yang lebih cocok duduk sebagai pengurus MPD adalah tokoh yang benar-benar paham tentang dunia pendidikan,” ujar Ilyas Bagok.

LSM Peuteupat berharap yang menduduki jabatan ketua dan pengurus MPD harus warga Aceh Timur, sebab jika warga daerah lainnya dikhawatirkan tidak fokus menjalankan roda organisasi tersebut. MPD diharapkan berjalan maksimal dalam memajukan pendidikan daerah.

 “Karena ada lembaga semi pemerintah di Aceh Timur yang pengurus terasnya warga daerah lain, bahkan juga bekerja sebagai PNS di daerah lain. Nyatanya sampai hari ini lembaga tersebut masih terlihat vakum atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini perlu mendapat perhatian Bupati Aceh Timur,” kata Ilyas Bagok.

Ia menekankan agar bupati harus punya komitmen memajukan pendidikan Aceh Timur dan benar-benar memanfaatkan SDM masyarakat setempat untuk memajukan segala sector. Hal ini sesuai dengan komitmen saat baru terpilih, yakni ‘haram’ berkantor di Kota Langsa.

“Jadi makna haram berkantor di Kota Langsa sangat luas demi kemajuan Aceh Timur disegala sektor,” kata Ilyas.

Sementara itu, Bukhari, S.Pd, panitia pemilihan pengurus MPD Aceh Timur, mengatakan ada 29 orang yang mendaftar menjadi pengurus lembaga tersebut. Setelah diseleksi berkas, kata dia, semuanya warga Aceh Timur.

 “Hari ini baru selesai seleksi dan penyampaian visi-misi. Dari 29 orang akan tersisa sebanyak 22 orang, kemudian 22 nama tersebut akan dibuat perangkingan siapa yang berhak menjadi ketua pengurus, lalu berkas perangkingan akan diserahkan kepada Bupati Aceh Timur untuk ditetapkan,” kata Bukhari.[]

Foto: Ilyas Bagok, Ketua LSM Peuteupat.