Kepala BPMKS Aceh Timur Diduga Jual Perbup Juknis Pencairan ADG

IDI RAYEUK – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS) Aceh Timur, Alfiandi, dituding menjual peraturan bupati tentang petunjuk teknis progres pencairan tahap II Alokasi Dana Gampong (ADG) kepada setiap geuchik. Praktek jual beli perbup ini diungkap oleh sumber portalsatu.com yang minta namanya dirahasiakan pada Rabu, 7 Oktober 2015.

Menurut sumber tersebut, Perbup juknis pencairan ADG ini dijual kepada para geuchik di Aceh Timur dengan harga bervariasi, mulai Rp 50 ribu hingga Rp 500 ribu per rangkapnya. Sementara itu, jumlah geuchik di Aceh Timur mencapai 513 orang berdasarkan data keseluruhan gampong.

“Untuk mendapatkan perbup itu setiap geuchik menyerahkan uang  langsung kepada Kepala BPMPKS di ruang kerjanya,” ujar sumber portalsatu.com tersebut.

Sementara itu, Kepala BPMPKS Aceh Timur, Alfiandi, saat dikonfirmasi wartawan di kantornya membantah keras isu penjualan perbup tersebut. Namun dia mengatakan pihak BPMPKS tidak memilki anggaran khusus untuk mencetak perbup.

“Jadi untuk keseragaman dan tidak terjadi kesalahan dari perbup baru tahap ke II, pihak kita mengkoordinir untuk mencetak dan memperbanyak kemudian dibagikan kepada setiap geuchik,” katanya.

Dia mengaku BPMKS Aceh Timur tidak menjual perbup tersebut. Pihaknya hanya meminta uang seikhlas hati dari tiap geuchik untuk biaya fotokopi perbup.

“Jika geuchiknya fotokopi sendiri, kita takutkan ada yang salah atau tidak seragam. Namun Jika ada yang kasih uang kita terima dan kita tulis namanya, dan kalau tidak mau kasih, ya fotokopi sendiri aja, gak apa-apa,” ujarnya.

Menurut Alfiandi, uang dari hasil pemberian setiap geuchik akan digunakan untuk memperbaiki ATK Kantor BPMKS Aceh Timur. Dia mencontohkan seperti perbaikan printer dan membeli kertas yang selama ini digunakan untuk membantu geuchik agar proses pencairan dana ADG lancar.

Dia mengatakan pihak BPMPKS juga tidak memaksa meminta uang dari para geuchik.

“Kita hanya niat membantu geuchik saat ada data yang salah. Jadi mereka tidak perlu pulang lagi dan bisa menggunakan komputer yang disediakan pihak kita dan itu demi proses kelancaran administrasi untuk pencairan ADG,” ujarnya.

Dia menduga isu tersebut sengaja dikembangkan untuk kepentingan politik pihak tertentu.

“Ini saya tahu ada orang bermain di belakang untuk mempolitisir jabatan saya, kita di sini hanya niat baik untuk membantu dan tidak memaksa meminta uang dari geuchik,” katanya.[](bna)