Kadisbudpar: Banyak Situs Sejarah Masuk Daftar Emergency

BANDA ACEH- Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh (Disbudpar) Reza Pahlevi mengatakan, banyak situs sejarah selama ini yang masuk dalam daftar darurat (emergency).

Hal ini disampaikannya saat diskusi dengan Masyarakat Peduli Sejarah (MAPESA) pukul 17.00 WIB di Meseum Aceh, Banda Aceh, Selasa, 8 September 2015.

Katanya, keaktifan MAPESA dalam memberikan informasi tentang sejarah baik langsung maupun melalui media sosial yang dipublikasi MAPESA menarik perhatian untuk didiskusikan lebih lanjut. Seperti kegiatan Meuseraya yang sering dilakukan MAPESA.

“Ini salah satu langkah dan gerak untuk pelestarian budaya di Aceh. Karena terdapat lebih kurang 400 situs sejarah di Aceh yang beragam namun terbengkalai tidak terawat. Ini merupakan pekerjaan besar yang harus kita kerjakan bersama,” kata Reza saat membuka ruang diskusi.

Maka dari itu, antara pihak dinas dengan MAPESA kedepan saling berkoordinasi upaya perlindungan situs sejarah di Aceh. “Situs yang kita peroleh banyak, seperti fosil manusia purba, tulang gajah, nisan, dan masih banyak lainnya,” kata Reza.

Sekretaris MAPESA, Mizwar Mahdi mengatakan selama ini pihaknya lebih fokus dan bergerak dengan lisan kepada masyarakat. “Sebenarnya kegiatan MAPESA seperti Meuseraya bukan hanya dilakukan mingguan, melainkan setiap hari kami melacak jejak-jejak masa lampau,” kata Mizwar.

Sistem inti yang mereka lakukan adalah Meuseraya situs-situs yang terdesak dan mengandung informasi besar. Karena ribuan komplek yang masuk dalam daftar antrian. Oleh karena itu, pihaknya ingin melibatkan Arkeolog dalam tiap gotong royong yang dilakukan MAPESA. “Kami akan mengikuti arahan dari Arkeolog dan mempublikasikan kepada masyarakat secara gratis supaya masyarakat mengetahui akan sejarah di Aceh,” katanya.

Mizwar melanjutkan jutaan sejarah berupa nisan terdapat di Aceh tetapi sedikit sekali yang terpublikasi. Ia mencontohkan seperti Samudera Pasai dengan keunikan bahasa Arab untuk dikaji lebih lanjut dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kejayaan Islam di Aceh pada masa lalu.

Terdapat beberapa poin penting saat berlangsungnya diskusi perdana tadi, diantaranya memprioritaskan tempat yang mendesak seperti kawasan Lampulo, Banda Aceh yang terdapat project pembangunan yang akan merusak situs sejarah seperti pembuatan rumah yang banyak menghilangkan batu nisan.

Pasalnya tanah yang murah adalah tanah yang letaknya di daerah kuburan, supaya tidak rusak dan hilang maka dibutuhkan pendekatan dengan masyarakat setempat. “Intinya jangan hilangkan nisan dengan pembangunan,” kata Deddy Satria, yang membantu penelitian MAPESA, Arkeolog lulusan UGM.  Begitu juga dengan daerah lain, seperti Tibang, Kampung Mulia, Lampulo, dan Aceh Besar.

Sementara Arkeolog Disbudpar Aceh, Laila Abdul Jalil mengatakan agar MAPESA mendorong pemerintah kota untuk membuat qanun. “Karena dengan adanya Qanun, sudah ada payung hukum untuk perlindungan, katakanlah Qanun Lampulo misalnya, dengan begitu sudah terdapat pendukung untuk menguatkan karena sudah ada Qanun,” ujarnya.

Selain Kepala Dinas, MAPESA, dan Arkeolog, dari Disbudpar turut hadir juga staf bidang Permesiuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Zulkarnain dan Elydar, juga undangan Arkeolog Dr. Husaini serta dari PuKAT ada Thayeb Loh Angen dan beberapa pakar sejarah lainnya. Untuk diketahui, diskusi ini akan ada tindak lanjut sebulan kemudian. []

Leave a Reply