Home News Jubir PA: Pemerintah Wajib Tegas Soal Bendera

Jubir PA: Pemerintah Wajib Tegas Soal Bendera

91
0

BANDA ACEH – Juru Bicara DPA Partai Aceh, Suadi Sulaiman atau akrab disapa Adi Laweung, mengaku mengapresiasikan statement mantan Menlu Hassan Wirajuda, soal bendera Aceh. Pemerintah dinilai memberikan ketegasan soal bulan bintang yang telah disahkan bendera Aceh.

“Kita sangat mengapresiasikan statement mantan Menlu Hassan Wirajuda, yang juga pernah menjadi team leader Republik Indonesia dalam perundingan RI-GAM di Bavoss, Swiss tahun 2001,” kata Adi Laweung, kepada portalsatu.com, Minggu 30 Agustus 2015.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa, katanya, persoalan bendera Aceh yang telah disahkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang sampai hari ini masih menjadi polemic, khususnya pemerintah pusat.

“Menyahuti statemen Hassan, DPA Partai Aceh menegaskan kepada pemerintah Aceh dan pusat untuk sama-sama mengibarkan bendera Aceh, dengan melibatkan Crisis Management Iniciative (CMI) dan pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM),” kata Adi Laweung.

Karena, katanya, tiga unsur tersebut yang bertanggungjawab atas berhasilnya penandatanganan dan implementasi perdamaian Aceh.

“Sedangkan pemerintah Aceh adalah sebagai eksekutor dalam melaksanakan satu produk hukum yang telah ditetapkan bersama dengan DPR Aceh. DPR Aceh pun harus tegas untuk memanggil Kepala Pemerintahan Aceh untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan berbagai qanun-qanun Aceh,” ujarnya.

“Kepada Tim TAPA dan Badan Anggaran DPR Aceh kita minta untuk segera memfloting bahagian anggaran untuk pengadaan tiang bendera, terutama di seluruh instansi pemerintahan, termasuk pemerintahan kabupaten/kota seluruh Aceh,” kata Adi Laweung.

Pemerintah Pusat, kata Adi Laweung, harus memberikan ketegasannya terhadap bendera Aceh.

“Jika pemerintah pusat menolak bendera Aceh yang sudah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 maka harus memikirkan konsekwensinya, karena dikhawatirkan akan digunakan oleh pihak lain untuk kembali menyatakan “merdeka” untuk Aceh. Sementara dalam MoU Helsinki tidak dibicarakan tentang merdeka, melainkan pemerintahan diri sendiri (self goverment),” ujarnya.

Di sisi lain, katanya, jika pemerintah pusat tetap ingin mengembalikan bendera alam pedang kepada Aceh, tentunya harus melalui proses hukum baru.

“Hal yang tak terpisahkan dengan bendera alam pedang adalah kedaulatan tanah dan kemerdekaan Aceh, sehingga saat pengembalian bendera tersebut juga harus diiringi dengan penyerahan kembali kedaulatan dan kemerdekaan Aceh,” ujarnya.

Dengan demikian, kata Adi, sekarang pemerintah pusat harus tegas dengan satu sikap dan satu pilihan dari dua bendera itu.

“Karena, prinsip kita tetap menjalankan mandat hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Jadi, kita tidak mundur dari perintah hukum dan tidak kita ubah lagi bendera yang sudah ada,” ujar Adi Laweung lagi.

“Bahkan, untuk 4 Desember 2015 mendatang kita sangat berharap untuk bisa dikibarkan bendera bintang bulan yang sudah sah menurut aturan yang berlaku. Bahkan bila perlu kita kibarkan bendera bintang bulan raksasa di setiap tempat yang pernah dijadikan tempat pemusatan pendidikan dan pelatihan para mantan kombatan dulu,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Hassan Wirajuda yang juga sebagai Dewan Pembina Institut for Peace and Democracy (IPD) tentang bendera Aceh yang masih belum ada ketegasan dari pemerintah pusat. Sehingga, nasib bendera Aceh tersebut belum bisa dikibarkan secara menyeluruh di Aceh. [] (mal)