Ini Kata Irwan Djohan Soal Besarnya Uang APBA untuk Mengurus Anggota Dewan

BANDA ACEH – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teuku Irwan Djohan, mengatakan total anggaran Aceh yang dipergunakan untuk pembiayaan dan pelayanan DPRA hanyalah satu persen bukan 10 persen dari APBA. Namun menurutnya angka satu persen ini tergolong besar untuk suatu instansi seperti DPRA.

“Dan saya rasa sesungguhnya masih bisa dihemat. Untuk saat ini, karena baru kali ini saya menjadi anggota dewan, maka saya masih belum memahami dengan pasti, apakah anggaran untuk DPRA memang setiap tahunnya sekitar jumlah tersebut, atau hanya lima tahun sekali anggarannya besar, karena memasuki periode DPRA yang baru. Atau bisa juga jumlahnya relatif sesuai kebutuhan setiap tahun,” katanya kepada portalsatu.com, Senin, 29 Juni 2015. Pernyataan ini disampaikan Irwan Djohan menyikapi editorial portalsatu.com berjudul “Mahalnya Rakyat Mengurus Wakil” edisi Sabtu, 27 Juni 2015.

Ia meyakini pemakaian uang APBA untuk biaya dewan tersebut di tahun 2015 ini memiliki perbedaan dengan tahun-tahun berikutnya. Pasalnya, kata dia, pada awal periode DPRAyang baru bisa dipastikan banyak sekali program pengadaan atau pembangunan baru.

Irwan Djohan mencontohkan pengadaan kendaraan dinas untuk menggantikan yang sudah dipakai selama lima tahun. Selain itu ada juga program rehab rumah dinas serta pembangunan 12 unit rumah dinas baru di Kompleks Perumahan DPRA yang sampai saat ini masih dalam pengerjaan.

“Ada juga pengadaan perabot-perabot baru seperti kursi-kursi ruangan rapat yang saya lihat semuanya serba baru,” katanya. (Baca: Pengadaan Barang untuk DPRA yang Sudah Dilelang; Mobil Dinas Hingga Spring Bed)

Dia menyarankan agar media mengecek alokasi (peruntukan) anggaran DPRA tersebut. Termasuk untuk kebutuhan apakah yang paling besar?

“Mungkin saja ada program kegiatan fisik, misalnya pembangunan atau rehab gedung DPRA. Setelah ditelusuri lebih dalam, silakan di-ekspos kembali kepada publik. Saya mendukung sekali transparansi APBA, bukan hanya untuk Sekretariat DPRA, tetapi juga seluruh SKPA, badan, dan lain-lain,” katanya.

Di sisi lain Irwan Djohan mengatakan jumlah gaji dan tunjangan untuk anggota DPRA setiap bulannya berkisar Rp 13 jutaan per anggota. Menurutnya jumlah ini terbilang relatif, apalagi jika dibandingkan dengan pendapatan seorang staf PNS di DPRA yang setiap bulannya menerima gaji plus tunjangan prestasi kerja sebesar Rp 6 juta lebih.

“Jumlah tersebut sekitar 50 persen dari pendapatan anggota dewan. Padahal setiap bulan seorang anggota dewan bisa menyalurkan uang untuk rakyat yang datang meminta bantuan sekitar 50 persen dari total pendapatannya. Belum lagi untuk memenuhi permintaan dari berbagai organisasi masyarakat yang mengajukan proposal,” katanya.

“Saya sendiri mengalami bahwa setiap bulan hampir tidak ada yang tersisa dari pendapatan yang saya terima. Namun saya tidak mengeluhkannya, karena itu sudah menjadi resiko bagi orang yang memiliki jabatan di negeri ini. Jadi harus pandai-pandailah bagaimana mengelola keuangan setiap bulannya agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan partai, serta juga kebutuhan masyarakat yang datang memohon bantuan (baik yang datang ke kantor atau ke rumah), tanpa harus mengambil uang yang tidak halal (korupsi),” katanya.[](bna)