ICW: Kalau Revisi UU KPK Disahkan, Kiamat Buat Pemberantasan Korupsi

Jakarta – Badan Legislasi DPR mulai membahas rencana revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut apabila sampai revisi UU KPK digolkan, maka kiamat sudah pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Dari substansinya kita khawatir kalau sampai disahkan, bisa jadi kiamat buat pemberantasan korupsi karena kan salah satu isi revisi UU KPK itu menyebut sejak UU disahkan 12 tahun kemudian KPK bubar permanen. Jadi kalau bisa jangan dibahas apalagi disahkan,” ujar peneliti ICW Lola Ester saat dihubungi, Selasa (7/10/2015).

“Ini patut diduga yang mengusulkan adalah pihak-pihak yang tidak pro dengan korupsi. Siapapun yang ngusulin patut diduga,” imbuhnya.

Dia menyebut, KPK sebagai lembaga ad hoc tidak memiliki batasan waktu tertentu. Selama praktek korupsi itu masih merajarela di Indonesia maka alasan keberadaan KPK pun menjadi kuat.

“Ad hoc dibentuk untuk tujuan tertentu jadi bukan sifatnya sementara. Dia ditujukan untuk pemberantasan. Jadi selama korupsi masih ada, KPK masih diperlukan. Itu kerja yang sangat panjang. Tidak relevan sekali kalau kita bicara membubarkan secara permanen,” terang Lola.

Lola menyatakan, lembaganya menolak keras terhadap rencana DPR merevisi undang-undang tersebut. Bahkan pihaknya meminta agar dewan menarik rencana pembahasan tersebut dalam persidangan berikutnya.

“Kita berharap DPR menarik rencana pembahasan RUU KPK dalam sidang-sidangnya. Pemerintah sepatutnya menolak untuk melakukan pembahasan di DPR,” kata Lola.

Dia pun meminta Presiden Joko Widodo mempertahankan sikapnya yang pernah menolak rencana revisi UU KPK tersebut beberapa waktu lalu. Agar lebih keras lagi suaranya, Lola menyarankan KPK untuk mengirimkan surat keberatan kepada DPR.

“KPK sendiri rasanya perlu mengirim surat keberatan kalau RUU ini dibahas di DPR. Ada banyak substansi dalam revisi undang-undang KPK, termasuk kewajiban izin penyadapan (ke Kepala PN) betul-betul membuat KPK kewenangannya dikebiri,” lanjut dia.

Menurut Lola, izin perihal penyadapan itu menjadi salah satu dari sekian banyak poin yang melemahkan KPK. Sehingga apabila sampai disahkan, maka itu sama saja membuat posisi KPK semu.

“Izin penyadapan salah satu hal, tapi ada banyak hal jadi kalau sampai RUU disahkan membuat KPK antara ada dan tiada,” pungkasnya.

KPK sendiri menolak tegas usulan revisi UU KPK terutama mengubah beberapa hal penting. Menurut KPK, perubahan atas UU KPK belum diperlukan.

“UU sekarang sudah cukup baik terkait teknis pencegahan dan penindakan. Memang masalah manajemen struktural saja yang perlu dievaluasi,” kata Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji.[] Sumber: detik.com