Elemen Sipil Bahas Pentingnya Bukti Peradaban Aceh Bersama Anggota Dewan

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh diminta untuk ikut andil dalam menyempurnakan penelitian sejarah yang telah dilakukan elemen sipil di Aceh selama ini.

“Kemampuan organisasi masyarakat terbatas, hal-hal kecil yang bersifat sukarela sudah kami lakukan. Namun hal-hal yang membutuhkan biaya besar, ini di luar batas kemampuan kami. Di sinilah perlunya peran pemerintah dalam menyelamatkan dan mengenalkan kembali bukti peradaban Aceh,” ujar Ketua CISAH, Abdul Hamid yang kerap disapa Abel Pasai.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekjen CISAH Mawardi Ismail, Ketua Masyarakat Pecinta Sejarah Aceh (Mapesa) Muhajir, Duta Nisan Aceh Mizuar Mahdi dan Pengurus Pusat Kebudayaan Aceh-Turki (PuKAT) Thayeb Loh Angen.

Hal senada disampaikan Ketua Mapesa, Muhajir. Dia mengatakan usaha yang selama ini dilakukan Mapesa dalam menyosialisasikan pentingnya pelestarian sisa peradaban Aceh sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah.

“Sudah saatnya pemerintah memprioritaskan program melestarikan semua bukti peradaban Aceh. Kami siap membantu pemerintah Aceh dalam melestarikan semua bukti peradaban yang tersebar di seluruh Aceh,” ujar Muhajir.

Di samping itu, pengurus PuKAT, Thayeb Loh Angen mengatakan Pemerintah Aceh saat ini terlihat masih kebingungan dalam bertindak untuk kemaslahatan Aceh, terutama dalam mencari jati diri Aceh.

“Kita bisa memahami pemerintah bingung di masa transisi dari perang ke damai. Sepuluh tahun kiranya adalah waktu yang cukup untuk menyadari diri gagal dalam mencari jati diri Aceh. Sekali lagi itu kami maklumi. Sekarang bukan lagi masa transisi. Mari kita sadari bahwa sebagian jati diri Aceh itu ada di ratusan ribu nisan-nisan tua yang tersebar dan tidak terawat di seluruh Aceh,” ujar Thayeb.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Djohan mengatakan kegiatan sukarela yang dilakukan elemen sipil pecinta sejarah Aceh ini seharusnya mendapat dukungan dari APBA. Hal ini guna memperbesar dampak penelitian dan penyelematan peradaban Aceh.

“Namun sebelum itu terjadi, perlu ada pertemuan lagi untuk membuat kesepahaman di antara beberapa pihak di Pemerintahan Aceh, bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga ini penting,” ujar Irwan Djohan.

Selain itu, Irwan Djohan juga menekankan bahwa Pemerintah Aceh perlu bekerjasama dengan pihak swasta seperti, ormas-ormas dan lembaga sipil lainnya, dalam menyelamatkan bukti peradaban Aceh.

“Saya bersedia memfasilitasi pertemuan-pertemuan selanjutnya yang diperlukan. Selain itu, saya minta lembaga-lembaga ini menyiapkan draf lengkap tentang program dan langkah yang bisa dilakukan bersama, ada Komisi VII di DPR Aceh yang membidangi ini,” kata Irwan Djohan.[]