Home Histori DPR Aceh: Penyelamatan Cagar Budaya Belum Jadi Prioritas

DPR Aceh: Penyelamatan Cagar Budaya Belum Jadi Prioritas

74
0

BANDA ACEH – Anggota Komisi VII Bidang Agama dan Budaya DPR Aceh, Nurzahri, menjelaskan pengembangan budaya saat ini belum menjadi prioritas di legislatif. Hal ini berdampak tidak adanya anggaran khusus untuk menyelamatkan berbagai situs cagar budaya tersebut.

Hal ini disampaikan Nurzahri dalam Kajian Inspiratif Portal Satu (KIPaS) yang dibuat portalsatu.com di kantor redaksi hari ini, Jumat, 8 Mei 2015.

Kondisi ini menurutnya tak terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhi minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga cagar budaya sebagai identitas sebuah bangsa. Salah satu contoh kata Nurzahri, tidak masuknya pelajaran sejarah Aceh dalam kurikulum pendidikan di Aceh.

“Sehingga tidak mengherankan kalau anak-anak kita lebih tahu tentang sejarah Yogyakarta, karena memang pelajaran sejarah yang dipelajari semuanya tentang Indonesia,” kata Nurzahri.

Faktor lain katanya, Aceh sebagai daerah bekas konflik masih berada dalam masa transisi sehingga dalam menyusun anggaran, harus berdasarkan skala prioritas yang mementingkan kebutuhan besar masyarakat banyak. Sementara hal-hal terkait budaya dan sejarah masih menjadi perhatian sekelompok kecil masyarakat.

Hal yang selalu menjadi pertanyaan mendasar menurutnya adalah, apa yang menjadi prioritas. Apakah dalam pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan atau yang lainnya.

“Sia-sia pemerintah jika tiap tahunnya menggelontorkan dana besar untuk menjaga sebuah bangunan sejarah atau benteng, kalau tidak ada orang yang datang ke sana. Biaya perawatannya besar, sedangkan efek jangka pendeknya tidak ada. Kalau efek jangka panjangnya memang ada. Ini menjadi sia-sia, duit habis banyak tapi orang tidak datang ke situ,” katanya.

Terkait hal ini katanya, menjadi perdebatan tersendiri di dewan ketika menyusun anggaran. Namun kehadiran Komisi VII sendiri menurutnya merupakan bukti dan wujud atas kepedulian legislatif dalam bidang budaya.

“Kita masih punya anggaran otonomi khusus hingga 2028, tapi sia-sia kalau anggaran itu kita gunakan untuk menjaga situs kalau masyarakat sendiri tidak menghargai. Bahkan hari ini saya pikir orang lebih banyak datang ke Museum Tsunami daripada Museum Aceh atau makam Sultan Iskandar Muda,” katanya.[]