Ahok Minta Presiden Bubarkan IPDN, Ini Reaksi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri

BANDA ACEH – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menilai tidak masuk akal bila ada ide dan usulan kepada presiden untuk membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya bila ada satu atau dua alumni yang buruk, hal tersebut merupakan sisi manusiawi dalam setiap institusi.

“Saya bukan alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Institut Ilmu Pemerintahan (APDN IIP) dan IPDN. Saya pernah 6 tahun menangani STPDN dan IPDN dan selama 15 tahun bekerja di Kemendagri bergaul intens bahkan sangat intens dalam hubungan kerja yang sangat baik. Saya merasakan dan menyaksikan alumni IPDN bekerja sangat baik, aktif, siap pakai dan siap dikembangkan, dedikasi terhadap pekerjaan luar biasa tinggi,” ujarnya kepada portalsatu.com, Sabtu, 5 September 2015.

Dia mengaku juga tidak pernah meragukan alumni institut tersebut saat memberikan tugas.

Dia juga menilai tidak ada institusi pendidikan yang sempurna dan semuanya dalam proses menuju perbaikan untuk kesempurnaan. Jika dari 1000 lulusan terdapat 50 orang bermasalah, itu juga masih bisa dibilang sukses dan lembaga pendidikan tersebut berhasil.

“Artinya 95 persen berhasil. Jadi jangan menyalahkan institusi,” katanya lagi.

Prof Zudan Arif Fakrulloh ini menyampaikan hal ini menyikapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengaku mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Basuki ketika melantik 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Kota, Jumat, 4 September 2015.

“Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, ‘Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja, Pak.’ ‘Untuk apa ada sekolah IPDN?’ saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana, itu hanya pembekalan korps,” kata Basuki seperti dilansir detik.com.

Menurut dia, untuk menghasilkan pegawai negeri sipil (PNS) yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Bahkan, dia melanjutkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik.

Ketika memilih ajudan pun, Basuki mengatakan, ia tidak akan menunjuk alumnus IPDN. Sejak menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, Basuki lebih memilih aparat kepolisian untuk direkrut menjadi ajudannya.

“Buat apa ada sekolah gaya-gaya militer seperti itu? Swasta mampu (menghasilkan PNS baik), untuk apa menggunakan seperti itu? Mohon maaf saja nih ajudan dari IPDN yang ada di belakang saya,” kata Basuki menoleh ke seorang PNS DKI alumnus IPDN yang berdiri memegang dokumen.

Kepada ratusan pejabat eselon, Basuki meminta mereka untuk menegakkan program lima tertib (5T). Tak hanya itu, ia meminta para pejabat, khususnya yang menjadi pamong, untuk tidak menjaga sesama alumnus IPDN.

“Saya tahu nih ada (oknum) yang suka korps dan kumpul-kumpulin duit. Ya sudah, (IPDN) bubar saja deh. Saya enggak tahu pikiran beliau (Jokowi) apa, tetapi kalau menurut saya, (IPDN) enggak perlu ada,” ujar pria yang biasa disapa Ahok itu.[]