Nasib Rawa Tripa Diputuskan 3 April

Walhi Aceh, mewakili masyarakat Aceh dan Tim Koalisi Penyelamat Hutan Rawa Gambut Tripa, telah melayangkan guagatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Walhi menuntut Gubernur Aceh untuk mencabut izin bernomor 522/BP2T/5322/2011 yang diberikan pada PT Kalista Alam untuk membuka perkebunan sawit di kawasan Rawa Gambut Tripa.

Gugatan tersebut terdaftar di PTUN 23 November 2011. Demikian dijelaskan Muhammad Teguh Surya, Kepala Departemen Iklim dan Hubungan Internasional, melalui rilis yang diterima, Kamis (29/3).

Gugatan ini bermula dari ajakan berdiskusi pada 6 Oktober 2011 dari seorang informan yang bekerja di Pemerintahan Aceh tentang izin 522/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus tentang Izin Usaha Perkebunan Budi Daya kepada PT Kalista Alam di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan luas areal sekitar 1.605 ha.

Hutan Rawa Gambut Tripa yang merupakan salah satu dari tiga hutan rawa yang berada di pantai barat pulau Sumatera ini memiliki luas sekitar 61.803 hektare. Secara Adiministratif, 60 % luas Rawa Tripa berada di Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, 40% di wilayah Babahot, Aceh Barat Barat Daya, Provinsi Aceh Darussalam. Wilayah tersebut termasuk Kawasan Ekosistem Leuseur (KEL). KEL berstatus dilindungi dengan adanya payung hukum PP 47 Tahun 1997 dan PP 26 Tahun 2008 tentang penetapan KEL Tripa menjadi Kawasan Strategis Nasional yang dituangkan dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Awalnya, Walhi hanya berniat memberi surat somasi pada Gubernur Aceh yang juga ditembuskan ke 26 instansi, di antaranya Presiden RI, Departemen Kehutanan, Satgas Mafia Hukum, Bank Indonesia, Bank Aceh, dan media.

Pada 24 Oktober 2011, Surat Somasi dikirimkan ke Gubernur Aceh beserta instansi lain sebagai tembusan seperti yang disepakati pada 19 Oktober 2011. Namun karena tidak melihat itikad baik Gubernur Aceh maupun Bupati Nagan Raya, Walhi pun menyususn draf tuntutan Tata Usaha Negara (TUN) melalui Tim Pengacara dan Divisi Riset dan Kajian Kebijakan Walhi Aceh (RKK).

Lalu, 23 November 2011, Gugatan TUN didaftarkan oleh Pengacara dan Direktur WALHI Aceh di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh.

Setelah beberapa kali sidang, terakhir 21 Maret 2012, Sidang dengan agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak, maka keputusan PTUN akan diberikan 3 April 2012 ini.| sumber: mediaindonesia.com

  • Uncategorized

Leave a Reply