Menteri Dalam Negeri minta Aceh kirim 6 orang bahas RPP dan Perpres

KEPALA Biro Hukum Pemerintah Aceh Edrian mengatakan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah mengirim surat ke Aceh terkait pembentukan tim Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden (Perpres) turunan Undang Undang Pemerintah Aceh.

Surat itu, kata Edrian, dikirim sekitar Rabu dua pekan lalu. "Isi suratnya meminta Aceh mengirimkan enam nama sebagai tim pemerintah yang membahas RPP dan Perpres," ujar Edrian kepada ATJEHPOSTcom, Rabu 14 Agustus 2013.

Namun saat ditanya siapa saja timnya, Edrian mengaku belum tahu. "Orangnya belum disusun,” ujarnya.

Sesuai Undang Undang Pemerintahan Aceh, terdapat 10 RPP dan tiga Peraturan Presiden atau Perpres yang harus diselesaikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Delapan tahun perdamaian, baru tiga RPP yang sudah diselesaikan yaitu tentang partai politik lokal, Dewan Kawasan Sabang, dan tata cara pengangkatan Sekretaris Daerah. Sementara Perpres dua sudah selesai tentang tata cara rencana pembentukan undang-undang dan kerjasama Aceh dengan lembaga luar negeri.

RPP yang belum selesai tentang pengelolaan Migas, kewenangan pemerintah, tata cara tugas gubernur, pembinaan PNS, nama Aceh dan gelar pejabat, penyerahan prasarana pendidikan MI dan MTS, serta pengelolaan pelabuhan dan bandara. Sementara Perpres yang belum selesai tentang kantor Badan Pertanahan Nasional.[] (rz)

Berita Sebelumnya:

Ini persoalan yang belum selesai di RPP Migas Aceh

  • Uncategorized

Leave a Reply