Mengapa DPKKA Silap dalam SiLPA?

MENGIKUTI informasi dari media dalam sebulan terakhir terkait dengan pengelolaan keuangan Aceh, Dinas Pengelolaan dan Keuangan Aceh (DPKKA) adalah yang paling banyak disoroti dan dikritisi baik oleh LSM (Atjehpost.com, 31/10/2012, Gubernur diminta berikan sanksi tegas kepada DKKA) maupun dari pihak eksekutif (Atjehpost.com, 02/11/2012, Sekda Aceh: Kalau salah, TPK Pegawai DPKKA kita potong) dan legislatif (Serambi Indonesia, 10/11/2012, Dewan: Administrasi Keuangan Aceh Lemah).

Terakhir, Kepala DPKK Aceh mengakui kesalahannya karena “silap” dalam memasukkan sisa “SiLPA” dalam dokumen Rancangan P-APBA 2012 (Serambi Indonesia, 20/11/2012, FPD pertanyakan dana SiLPA Rp. 472 M). Ada dua pertanyaan yang mengemuka ada apa dan kenapa dengan DPKKA?

Mari kita membedah dan mengurai persoalan ini dalam konteks regulasi yang berlaku dan pola yang umumnya terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang Pemerintahan Aceh memang memberi kekhususan keuangan Aceh dalam hal penerimaan daerah yaitu dana otonomi khusus, tambahan bagi hasil migas dan zakat.

Namun, penyusunan dan pertanggungjawaban keuangannya harus mengacu kepada produk turunan dari pasal 155 PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya.  Pasal 197 UUPA secara tegas menyebutkan dan mengunci kalimat bahwa pengelolaan keuangan Aceh berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku alias perlakuannya sama dengan daerah lainnya.

Kehadiran unit kerja P2K APBA sangat membantu Gubernur dalam memberi informasi percepatan penyerapan dan pengendalian anggaran -terutama dalam realisasi fisik dan realisasi pencairan dana, bukan realisasi keuangan- karena tugasnya berada pada satu tahap dari lima tahapan pengelolaan keuangan Aceh –lihat opini sebelumnya di Atjehpost.com “Mengelola Keuangan Aceh”– yaitu tahapan pelaksanaan. Sehingga dalam rantai sistem kerja sederhana (output – proses – input) APBA sudah sangat berhasil dalam dimensi “proses” karena peran P2K APBA yang membuat Biro Administrasi Pembangunan semakin ringan pekerjaannya.

Sementara dalam dimensi input (perencanaan & penganggaran) dan output (pelaporan pertanggungjawaban) masih dalam pembenahan. Sanksi penundaan penyaluran DAU untuk Aceh terjadi karena keterlambatan dalam tahapan “input” dan “output” jadi bukan pada tahapan “proses” yang diawasi oleh P2K. Sehingga sesukses apapun P2K APBA tidak akan berpengaruh terhadap penundaan DAU karena memang bertugas pada ranah yang berbeda, hanya saja dokumen P2K menjadi sangat penting alias barang bukti dalam menindak lanjuti jika diduga ada penyimpangan oleh aparat penegak hukum.

Pasal 4 PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan ada 7 (tujuh) Informasi Keuangan Aceh (IKA) yang harus diserahkan tepat waktu ke Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri apabila tidak ingin DAU telat ditransfer oleh Pemerintah Pusat, yaitu (1) APBA dan Laporan Realisasi APBA, (2) Neraca Daerah, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan Aceh yang harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; (5) Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (6) Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, (7) Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Dari tujuh (tujuh) poin di atas ada 4 (empat) yang menjadi tanggung jawab utama DPKKA dalam hal ini Bidang Akuntansi yaitu penyiapan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBA, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyiapan APBA dan P APBA adalah tanggungjawab Ketua TAPA yakni Sekda (“input”), data Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan menjadi kewenangan salah satu Biro di Kantor Gubernur, LK Perusahaan Daerah adalah tanggungjawab masing-masing perusahaan daerah, dan data fiskal adalah data olahan dari BPS Aceh.

Dikarenakan tugas DPKKA dominan dalam penyiapan IKA (“output”) maka acapkali secara “alami” Bidang Akuntansi DPKKA menjadi “leading sector” dalam merekapitulasi tujuh data tersebut. Dalam prakteknya bisa jadi Bidang Akuntansi kesulitan menyusun rekapitulasi tujuh informasi keuangan tersebut karena lintas instansi dan tidak populis serta dipandang “overacting” dalam tugas bagi yang tidak memahami aturan secara jelas.

Tidak mudah untuk meminta hasil laporan perusahaan daerah dan data dana dekonsentrasi serta data dari BPS apabila tidak didukung sistem kerja yang jelas dan personil yang ahli akuntansi. Belum lagi tugas pokok bidang Akuntansi cukup banyak dan memusingkan bagi orang yang latar pendidikannya bukan Akuntansi.

Ada kerancuan dalam PP No. 58/2005 dimana dalam penyusunan anggaran tanggung jawab berada pada Sekda selaku Ketua TAPA namun pada pertanggung jawaban anggaran tanggung jawabnya melekat pada Kepala DPKKA selaku Pejabat Pengelola Keuangan Aceh.

Padahal beban kerja antara keduanya sebenarnya masih lebih berat pertangunggjawaban anggaran karena disamping problematika aparatur pemerintah yang sangat susah dalam menyusun dan menyerahkan laporan keuangan SKPA ke DPKKA, Bidang Akuntansi sendiri dituntut untuk membuat 2 (dua) versi Laporan kepada dua Kementerian yaitu Laporan Pertanggungjawaban APBA baik semesteran maupun tahunan kepada Menteri Dalam Negeri dan LKPA kepada Menteri Keuangan.

LKPA harus selesai paling lambat bulan Maret tiap tahunnya sementara bisa jadi sampai bulan April atau Mei masih ada SKPA yang belum menyerahkan LK SKPA tahun sebelumnya ataupun secara internal Bidang Akuntansi dan Bidang Kekayaan belum menemukan angka riil aset tetap untuk menyusun Neraca konsolidasi karena perbedaan dalam menentukan nilai penyusutan.

Pengaruh beban kerja di Bidang Akuntansi yang begitu berat dan tidak didukung oleh tenaga akuntansi pemerintahan yang profesional maka tidak heran jika terjadi kesalahan atau kesilapan dalam mengurai angka-angka dalam APBA yang saling terkait satu sama lain.

Sebagai contoh, dalam penyusunan APBA angka SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya) digunakan angka tentatif dan estimatif.  Tapi pada saat penyusunan Perubahan APBA maka angka SiLPA adalah angka riil dari LKPA tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK. Dalam struktur APBA dikenal ada dua SILPA yaitu SiLPA (dengan “i” kecil seperti tersebut di atas) dan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA “I” besar).

Persoalan pertanggungjawaban yang belum tertata sistematis dan taktis ini pada akhirnya menyebabkan efek domino dalam keterlambatan penyerahan LKPA untuk diaudit BPK, proses pengesahan Qanun proses penyerahan IKA ke Pemerintah Pusat.

Di sisi lain Pemerintah Pusat tidak mau menerima data yang tidak lengkap atau dengan kata lain harus tersedia tujuh informasi keuangan tersebut secara utuh. Apabila satu saja yang kurang dan batas waktu terlewati akan diumumkan kepada publik daerah yang ditunda penyaluran 25 persen DAU per bulannya serta akan dipulihkan saat data itu diberikan.

Secara keseluruhan DPKKA tidak bisa dipersalahkan, ada pihak yang belum memahami beban kerja DPKKA secara teknis dan regulatif. Kekurangan fasilitas dan SDM adalah persoalan klasik, pembenahan sistem adalah yang utama.

Ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan persoalan ini sehingga APBA, baik penyusunan anggaran maupun pertanggung jawabannya akan tepat waktu dan terhindar dari sanksi Pemerintah Pusat, yakni:
1.    Memperluas wilayah kerja P2K APBA tidak hanya berkutat dalam tahapan pelaksanaan tapi benar-benar bekerja dari hulu ke hilir yaitu dari tahapan perencanaan anggaran sampai pelaporan pertanggungjawaban anggaran ataupun membentuk unit kerja IKA dengan dasar hukum pasal 11 sampai 16 PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mewajibkan daerah mengelola sistem informasi keuangan daerah dengan baik dan transparan.
2.    Meningkatkan status Bidang Akuntansi dan Bidang Kekayaan menjadi Dinas Akuntansi dan Kekayaan Aceh untuk memudahkan dalam pengendalian konsolidasi pertanggungjawaban keuangan dan barang daerah dan penyediaan IKA.
3.    Rekrutmen dan penempatan tenaga akuntansi di setiap SKPA sesuai dengan kebutuhan yang telah dibekali pendalaman materi perundang-undangan tentang keuangan daerah serta penguasaan software keuangan daerah.

Praktisi Keuangan Daerah & Alumnus Magister Keuangan Daerah MEP UGM

  • Uncategorized

Leave a Reply