MaTA: Tuntutan JPU Terhadap Terdakwa Dasni Yuzar Rendah

MaTA: Tuntutan JPU Terhadap Terdakwa Dasni Yuzar Rendah

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tiga terdakwa korupsi dana hibah yang diterima Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe dari APBA 2010 senilai Rp1 miliar, tergolong rendah jika dibandingkan jumlah kerugian negara.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, 24 April 2015, tim JPU dari Kejati Aceh dan Kejari Lhokseumawe menuntut terdakwa Dasni Yuzar lima tahun penjara, denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan, dan barang bukti uang tunai Rp1 miliar dirampas untuk negara. Sedangkan terdakwa Reza Maulana dan Amir Nizam masing-masing dituntut 4,5 tahun, dan denda masing-masing Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan. (Baca: Diduga Korupsi Dana Hibah Dasni Yuzar Dituntut 5 Tahun Penjara).

“Tuntutan jaksa terhadap ketiga terdakwa masih sangat rendah kalau kita tinjau dari nilai kerugian negara sebesar 1 miliar. Apalagi terdakwa dengan sadar melakukannya, dan juga menimbulkan kerugian secara sosial. Seadainya uang itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tidak dikorupsi, berapa besar maanfaatnya,” ujar Koordinator MaTA, Alfian dalam keterangan tertulis kepada portalsatu.com, menjelang sore tadi.

Itu sebabnya, Alfian menyayangkan tuntutan JPU yang dinilai tidak maksimal untuk memberi efek jera terhadap pelaku korupsi. “Biasanya putusan pengadilan lebih rendah dari tuntutan jaksa, sehingga tidak menimbulkan efek
jera terhadap koruptor yang telah memiskinkan rakyat. Seharusnya jaksa
mempertimbangkan dampak korupsi terhadap rakyat,” katanya.

Alfian juga menyesalkan jaksa tidak menahan ketiga tersangka sejak proses penyidikan hingga perkara itu dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Sekitar sebulan menjelang perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, jaksa hanya menetapkan status ketiga tersangka sebagai tahanan kota. Ironisnya lagi, kata Alfian, ketika perkara itu sudah disidangkan hingga pembacaan tuntutan JPU pada hari ini, majelis hakim pun tidak menahan ketiga terdakwa.

“Ini menunjukkan tidak seriusnya JPU maupun majelis hakim dalam menangani perkara korupsi di Aceh. Seharusnya terdakwa segera ditahan, karena berpotensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan (salah seorang) terdakwa masih dalam jabatan strategis (Sekda) yang sangat berpotensi melakukan korupsi berulang,” ujar Alfian.

Alfian menilai kurang tepat jika JPU maupun majelis hakim berdalih terdakwa bersikap kooperatif sehingga tidak ditahan. Pengalaman sebelumnya, kata Alfian, ketika menangani perkara korupsi dana deposito Aceh Utara, jaksa dan hakim juga beralasan terdakwa kooperatif.

“Kenyataanya akibat alasan itu kemudian terdakwa melarikan diri, bahkan sampai hari ini masih ada terdakwa korupsi yang berstatus DPO, karena tidak ditahan saat proses persidangan,” kata Alfian.

Itu sebabnya, MaTA berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tidak lagi “mengistimewakan” terdakwa korupsi.

Sementara itu, Kajari Lhokseumawe Mukhlis, S.H., melalui Kasie Pidana Khusus Yusnar Yusuf, S.H., mengatakan tuntutan JPU terhadap ketiga terdakwa korupsi dana hibah yang diterima Yayasan Cakra Donya Lhokeumawe dari APBA, sudah tepat.

“Tuntutan terhadap ketiga terdakwa sudah tepat, karena pengembalian kerugian negara 100 persen oleh terdakwa, itu juga menjadi pertimbangan. Jadi sesuai SOP yang berlaku, tuntutan itu sudah tepat,” ujar Yusnar Yusuf saat dihubungi melalui telpon seluler, sore tadi.

Yusnar Yusuf membenarkan pihaknya menetapkan ketiga tersangka sebagai tahanan kota sebelum perkara korupsi itu dilimpahkan ke pengadilan. Ketika perkara itu disidangkan di pengadilan, kata dia, menjadi kewenangan majelis hakim apakah menahan terdakwa atau tidak.

“Jika majelis hakim menetapkan terdakwa ditahan, tentu JPU akan melaksanakan penetapan itu sesuai ketentuan,” kata Yusnar Yusuf yang juga salah seorang anggota tim JPU perkara tersebut.[]

Leave a Reply