MaTA: Pemerintah Aceh Utara Tak Serius

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Pemerintah Aceh Utara tidak serius dalam upaya pengembalian dana deposito senilai Rp220 miliar.

“Sepengetahuan kami dulu ada dibentuk tim khusus untuk menangani pengembalian dana deposito itu, termasuk dari pihak DPRK. Pemerintah Aceh Utara juga mengalokasikan dana lumayan besar untuk tim, tapi hasilnya sia-sia karena terkesan tidak serius. Kami dengar dana untuk tim itu masuk dalam audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Koordinator MaTA, Alfian kepada ATJEHPOST.co, Selasa, 2 September 2014.

Menurut Alfian, dulu pihaknya sudah memperingatkan Pemerintah Aceh Utara agar melibatkan Pemerintah Aceh dalam upaya pengembalian dana daerah tersebut. “Pemerintah Aceh Utara butuh bakc-up dari Pemerintah Aceh agar tidak dipermainkan oleh pihak-pihak terkait di Jakarta,” ujarnya.

Alfian menilai sangat aneh jika sampai sekarang belum dilakukan eksekusi untuk pengembalian dana deposito tersebut. Padahal, kata dia, Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan Bank Mandiri harus mengembalikan dana senilai Rp220 miliar itu plus bunganya kepada Pemerintah Aceh Utara.

“Kita meragukan kinerja tim yang dibentuk Pemerintah Aceh Utara, terutama Kepala Bagian Hukum-nya. Kenapa mereka percaya begitu saja laporan dari pengacara, padahal sudah memakan waktu sekitar dua tahun setelah keluar putusan MA. Ini sangat mencurigakan,” kata Alfian.

Di sisi lain, kata Alfian, Pemerintah Aceh Utara saban tahun berdalih defisit anggaran belanja daerah yang berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan. Sementara dana milik daerah yaitu deposito Rp220 miliar, kata dia, statusnya dibiarkan mengambang tanpa kejelasan.[]

Berita terkait:

Pengembalian Dana Deposito Aceh Utara 220 Miliar Belum Jelas

  • Uncategorized

Leave a Reply