MaTA Minta Bupati Aceh Utara Hapus Dana Aspirasi Dewan Terdakwa Korupsi

LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Pemerintah Aceh Utara menghapus dana aspirasi untuk anggota DPRK berstatus terdakwa korupsi yang dialokasikan dalam APBK 2013.

“Adanya dana aspirasi untuk anggota dewan terdakwa korupsi menunjukkan Pemerintah Aceh Utara tidak memiliki wibawa. Bupati dan  Bappeda harus bertanggung jawab dan segera menghapus dana aspirasi tersebut,” kata Koordinator MaTA Alfian kepada ATJEHPOSTcom, Minggu, 20 Januari 2013.

Menurut Alfian, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam suatu pertemuan dengan Gubernur Aceh beberapa waktu lalu, telah menyatakan bahwa dana aspirasi anggota dewan rawan korupsi. Karena itu, Pemerintah Aceh maupun kabupaten dan kota diminta tidak mengalokasikan lagi dana aspirasi dewan mulai tahun 2013.

“Ternyata di Aceh Utara bukannya ditiadakan, malah diberikan dana aspirasi untuk anggota dewan yang sudah jelas terlibat korupsi. Ini sama saja memelihara atau menyuburkan korupsi anggaran daerah,” kata Alfian.

Berdasarkan laporan yang diterima MaTA dari berbagai elemen masyarakat selama ini, kata Alfian, pihak dewan yang telah memperjuangkan dana aspirasi dalam APBK, meminta fee dari hasil pelaksanaan kegiatan fisik maupun bantuan hibah. “Kita terus mengumpulkan data menyangkut indikasi korupsi dana aspirasi untuk kita laporkan ke penegak hukum,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, salah seorang anggota DPRK berstatus nonaktif di Aceh Utara, A Junaidi SH kebagian dana aspirasi Rp700 juta dalam APBK 2013. Padahal anggota dewan dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini telah diberhentikan sementara melalui SK Gubernur Aceh tanggal 31 Agustus 2012 karena terlibat kasus korupsi.

Informasi diperoleh ATJEHPOSTcom dari sejumlah sumber di lingkungan Pemerintah Aceh Utara, Minggu, 20 Januari 2013, menyebutkan, dana aspirasi untuk A Junaidi dalam bentuk sejumlah program ditempatkan pada Dinas Cipta Karya serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Utara.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply