Masyarakat Abdya Lapor Status Hukum Desa Pemekaran ke Komisi I DPR Aceh

PULUHAN masyarakat yang mewakili 23 desa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) membahas status pemekaran daerahnya bersama Komisi I di Gedung DPR Aceh, Selasa, 24 Februari 2015.

“Mereka semua sudah melakukan pemekaran sejak lama dan sudah masuk dalam Qanun Pemerintahan Aceh Barat Daya,” kata Ketua Komisi I Abdullah Saleh kepada ATJEHPOST.co, Selasa, 24 Februari 2015.

Abdullah Saleh mengatakan status 23 desa di Abdya yang telah dimekarkan terbentur dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Gampong. Qanun tersebut merupakan produk hukum Kabupaten Aceh Barat Daya.

“Jadi dalam qanun tersebut diatur syarat menjadi sebuah kampung sangat memberatkan dan terancanm bagi desa yang telah melalukan pemekaran terlebih dahulu,” ujar Abdullah Saleh.

Ketua Komisi I DPR Aceh ini mengatakan persoalan tersebut merupakan hal serius dan harus mendapat penanganan dari Pemerintah Aceh. Namun Abdullah Saleh mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh terkait solusi apa yang harus dilakukan untuk status hukum ke 23 desa di Aceh Barat Daya tersebut.

“Tentu ini harus ada perlakuan khusus bagi desa yang telah melakukan pemekaran, harus ada pengecualian dalam Qanun Pemerintahan Desa tersebut kepada desa yang sudah melakukan pemekaran,” katanya.

Menurutnya kalau puluhan desa yang sudah dimekarkan bahkan administrasi gamponya sudah berjalan, tapi tetap dibiarkan tanpa solusi akan menimbulkan konflik antar desa di masa mendatang.

“Tidak mungkin desa yang sudah melakukan pemekaran tersebut kita bubarkan dan harus bergabung bersama kembali. Ini bukan solusi yang diberikan. Maka saya pikir harus ada pengecualian bagi 23 desa yang telah melakukan pemekaran ini,” katanya.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply