Mantan Ketua Umum PBHMI: Megawati Memberikan Izin DOM untuk Aceh

Mantan Ketua Umum PBHMI M Fakhruddin mengatakan, Megawati adalah sosok pelanggar HAM yang sebenarnya di Indonesia.

Menurut Fakhruddin, seperti dikutip dari situs inilah.com, serangan kasus HAM yang gencar dilakukan oleh kubu Jokowi-JK, dinilai sangatlah tidak pantas. Alasannya, timses Jokowi-JK banyak merekrut jenderal yang tersangkut kasus HAM.

"Dalam konteks HAM, Prabowo itu korban kambing hitam. Prabowo masuk Kopassus ketika Soeharto mau jatuh. Biang kasus HAM itu, LB Moerdani. Termasuk beberapa jenderal yang masuk tim sukses Jokowi-JK," tandas Fakhruddin, di Jakarta, Minggu (1/6/2014).

Selanjutnya, dia menyindir penetapan DOM (daerah operasi militer) untuk Aceh ketika Megawati berkuasa. Tepatnya pada 18 Mei 2003, Megawati memberikan izin DOM untuk Aceh. "Ribuan orang menjadi korbannya. Tapi kenapa enggak ada yang persoalkan," tukasnya.

Fakhruddin juga menyebut kasus pembunuhan tokoh HAM Munir yang tak pernah terungkap dengan tuntas. Peristiwa tersebut dikait-kaitkan dengan AM Hendropriyono yang saat itu menjabat sebagai kepala BIN (Badan Intelijen Negara).

"Kemana Hendropriyono yang sekarang berada di barisan pendukung Jokowi-Hatta? Saya kira jelaslah, kasus HAM yang diarahkan ke Prabowo itu, politis. Rakyat tentunya bisa dengan mudah membacanya," papar Fakhruddin.

Selain itu, kata dia, penyerangan markas PDIP 27 Juli 1996 atau dikenal dengan kasus Kuda Tuli, menyeret Ketum PKPI Sutiyoso. "Tapi PDIP terima juga PKPI masuk koalisi," tukasnya.

Soal kasus penculikan, lanjutnya, Prabowo sempat melindungi dan menyelamatkan sejumlah aktivis. "Kala itu, faksi di TNI sangat kuat. Memang ada upaya untuk mendiskreditkan Prabowo. Karena dinilai sebagai simbol Istana, orang dekatnya Soeharto," ungkap dia. | Sumber: inilah.com

  • Uncategorized

Leave a Reply