Mantan Dirut PDPA: Gubernur Aceh Melawan Hukum, Direktur Baru Ilegal

MANTAN Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), Syukri Ibrahim, menyebut tindakan Gubernur Zaini Abdullah yang tidak melaksanakan perintah pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum. Itu sebabnya, Syukri menilai jajaran direksi baru saat ini yang dipimpin Sayed Fakhry dapat menimbulkan gugatan di kemudian hari.

“Putusan pengadilan telah membatalkan keputusan gubernur yang menggantikan saya dengan Pak Nashruddin Daud. Sekarang, ketika Pak Nahsruddin juga dicopot, dengan sendirinya penggantinya juga tidak sah berdasarkan aturan hukum,” kata Syukri Ibrahim kepada ATJEHPOST.Co, Kamis, 20 November 2014.

Syukri Ibrahim diangkat sebagai Direktur Utama PDPA lewat Surat Keputusan Guebrnur Aceh Nomor 539/531/2012 pada tanggal 3 September 2012.  Syukri dilantik oleh Wakil Gubernur Aceh pada 2 Oktober 2012.

Beberapa bulan kemudian, Syukri diberhentikan lewat Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 539/110/2013 tanggal 5 Februari 2013. Tak terima dipecat, Syukri lantas menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Pada 12 Juli 2013 majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Fajar Shiddiq Arfah memenangkan gugatan Syukri.

Dalam keputusannya, majelis hakim membatalkan tindakan Gubernur Aceh yang memecat Syukri Abdullah.  Tindakan itu, menurut majelis hakim, cacat prosedur dan tidak memiliki alasan yang jelas.  Dalam hal ini, majelis merujuk kepada pasal 12 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Dearah Pembangunan Aceh yang menyebutkan,”Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.”

Pada bagian lain disebutkan,“direksi dapat diberhentikan apabila meninggal dunia, permintaan sendiri, melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan, tidak dapat melaksanakan tugas karena sesuatu hal, dihukum karena melakukan kejahatan, dan habis masa jabatan.”

Dalam putusannya, majelis hakim menilai tidak ada satu pun dari unsur-unsur itu yang dapat dijadikan alasan untuk memecat Syukri Ibrahim.

Karena itu, majelis hakim “menghukum Tergugat (Gubernur Aceh) untuk merehabilitasi penggugat pada jabatan semula.”

Tak terima dengan putusan hakim PTUN, Gubernur Aceh melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Pada 18 Desember 2013, pengadilan tinggi itu memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Kalah di Pengadilan Tinggi, Gubernur Aceh mengajukan permohonan kasasi. Namun Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menolaknya. Dalam salinan putusan yang ditandatangani oleh Ketua PTUN Banda Aceh, Herisman, disebutkan,”Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar tidak mengirim Berkas Perkara tersebut ke Mahkamah Agung RI.”

PTUN memberi batas waktu hingga 9 Juni 2014 kepada Gubernur Aceh untuk mengembalikan secara sukarela posisi Syukri Ibrahim sebagai Direktur Utama PDPA. Namun, hingga 20 November 2014, perintah pengadilan itu tidak dilaksanakan.

Menurut Syukri, sikap Gubernur Aceh itu sama saja menyeret perusahaan daerah itu dalam masalah. Itu artinya, kontrak kerjasama PDPA dengan perusahaan lain bisa digugat karena pengadilan telah membatalkan struktur jajaran direksi perusahaan.

“Apapun yang dilakukan PDPA setelah itu tidak sah secara hukum, karena yudikatif telah memerintahkan eksekutif untuk menggantinya tapi tidak dilakukan. Sejauh itu belum dilakukan, PDPA tidak bisa melakukan kegiatan bisnis,” kata Syukri.

Informasi dari pengadilan, kata Syukri, PTUN akan menyurati presiden untuk menegur gubernur agar menjalankan putusan hukum.

"Kalau itu terjadi, sanagt memalukan. Karena sangat jarang seorang gubernur harus ditegur oleh presiden untuk menghormati hukum. Ini berarti gubernur tidak menghormati undang-undang," kata Syukri.

Setelah Syukri dipecat, Gubernur Zaini menempatkan Nasruddin Daud sebagai direktur. Sekitar setahun kemudian, Nasruddin juga dipecat. Jika saat pengangkatannya diumumkan ke publik, pemecatan Nasruddin Daud terkesan diam-diam. Tanpa publikasi, Direktur PDPA dijabat oleh Sayed Fakhri sejak Desember 2013.[]

Baca juga:
Nyan Hai! Rupanya Sudah Dua Tahun Kantor PDPA Tutup 

 

  • Uncategorized

Leave a Reply