Mantan Aktivis Referendum: Jangan Sibuk Unjuk Gigi

MANTAN aktivis Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), Muhammad MTA menilai tidak dilaksanakannya aturan turunan UUPA oleh Pemerintah Pusat adalah imbas dari konflik internal di Aceh sendiri.

Sebagai contoh, kata Muhammad MTA, statemen Menkopolhukam Tedjo Edi Purdijatno, yang menyebut bahwa penggantian bendera Aceh yang ada unsur GAM-nya sebagai salah satu syarat mutlak negosisasi dengan pemerintah Aceh. Padahal keberadaan bendera Aceh adalah perintah dari undang-undang dan kesepakatan bersama.

“Sebenarnya secara hukum bendera bulan bintang sudah sah untuk dinaikkan, cuma si pembuat qanun ini berkhianat kepada qanun ciptaan mereka sendiri. Apabila Pemerintah Pusat memandang tidak boleh menaikkan, maka mereka harus menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan,” katanya.

“Jadi negara ini adalah negara hukum, tidak boleh perintah-perintah seperti Menkopolhukam. Kalo gak gini maka kami gak mau! Memangnya lapak judi?” ujarnya lagi.

Dirinya berharap seluruh mantan ekskombatan GAM untuk bertanggungjawab terhadap kesepakatan damai yang tak kunjung dilaksanakan Pemerintah Pusat.

“Jadi jangan sibuk dengan unjuk gigi sesama mereka sendiri. Bek gadoh karu sabe keudroe-droe. Sedangkan kewajiban tuwo,” ujarnya.

Dirinya juga berharap pemerintah RI saat ini, apalagi Wapres JK yang terlibat dalam perdamaian Aceh, tidak mengedepankan arogansi.

“Hargai perdamaian, jangan sampai kedepan kita selalu mewariskan sejarah-sejarah konyol seperti saat ini. Berperang, berdamai, dan menipu. RI dan GAM harus ingat dan kembali kepada apa yang telah mereka sepekati. Jika pun tidak ada titik temu antara mereka (GAM-RI) maka silahkan tutup buku. Biarkan Aceh menunggu waktu kekonyolan lagi,” ujar Muhammad MTA lagi.

Baca juga:

Menkopolhukam: Syarat Negosiasi, Bendera Aceh Harus Diubah

  • Uncategorized

Leave a Reply