LSM Minta Kriminalisasi Rakyat di Singkil Dihentikan

PERISTIWA penangkapan dan penahanan yang terjadi di Aceh Singkil pada 22 Mei 2012 lalu terhadap empat orang masyarakat yang sedang melakukan aksi demonstrasi telah menunjukkan kepada kita semua bahwa Kepolisian Daerah Aceh tidak peka atas persoalan masyarakat, ini bentuk kriminalisasi terhadap rakyat.

Padahal keempat orang ini adalah bahagian dari 300-an orang lebih yang melaksanakan aksi demonstrasi menuntut penyelesaian konflik tanah yang sedang mereka hadapi dengan PT. Ubertraco/Nafasindo di Aceh Singkil selama beberapa tahun ini.

Bahkan sengketa tanah ini bukan persoalan baru, Kapolda Aceh sendiri sudah tahu tentang sengketa ini, tapi tetap dipaksakan untuk menangkap dan menahan rakyat. Apa salahnya mereka yang sedang berjuang mempertahankan hak tanahnya?

Sebelumnya tanggal 23 November 2011 lalu direncanakan pematokan lahan dan Wakapolres Aceh Singkil (Asep Iskandar) mengatakan siap mengamankan dalam pelaksanaan Patok Permanen yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi dan termasuk BPN Aceh, Ketua DPRA yang diwakili oleh Muslim Ayub meminta, baik kepada masyarakat maupun kepada perusaahan untuk menjaga dan menghormati seluruh keputusan karena rapat ini adalah rangkaian dari seluruh proses penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT. Ubertraco/Nafasindo.

Namun pada proses pelaksanaannya menuai kegagalan sehingga pematokan yang telah direncanakan ditunda dengan berbagai alasan yang tidak jelas.

Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dalam bidang pertanahan, maka Pemerintah Aceh bertanggung jawab dan berwenang dalam menyelesaikan persoalan sengketa tanah ini. Setelah berbagai tahapan penyelesaian dilakukan melalui Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Provinsi Aceh yang dibentuk oleh Gubernur Aceh pada tahun 2008 lalu, maka tahapan terakhir dari penyelesaian sengketa ini adalah pemasangan patok batas HGU PT.Ubertraco/Nafasindo berdasarkan ukur ulang yang telah dilakukan oleh Tim Fasilitasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk Kanwil BPN Aceh, masyarakat dan PT.Ubertraco/Nafasindo.

Sebagai bentuk dukungan kebijakan politik yang telah diambil oleh Pemerintah Aceh, seharusnya Kapolda Aceh sebagai pemimpin tertinggi di bidang keamanan dan ketertiban hukum di Aceh, bertanggungjawab penuh dalam pengamanan dan penertiban selama pemasangan patok permanen dalam kasus ini. Tetapi sampai saat ini tanggungjawab itu belum dipenuhi oleh Jajaran Polda Aceh.

Satu hal yang membuat inkonsistensi terhadap proses penegakan hukum di Aceh Singkil terasa tidak adil, yakni ketika masyarakat yang sedang memperjuangkan hak-hak tanahnya melakukan perbuatan pidana seperti perusakan dan pembakaran kantor bupati pada Mei 2011 lalu, mereka langsung ditangkap dan ditahan dan dijatuhi hukuman penjara.

Dan saat ini, mereka melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes atas kelambanan pemerintah (Pemerintah Aceh, Kanwil BPN Aceh dan Kapolda Aceh) dalam menyelesaikan konflik tanahnya, mereka kembali dikriminalisasi dengan ditangkap dan ditahan.

Tapi mengapa ketika pada 09 Mei 2011, masyarakat melaporkan dugaan penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh PT.Ubertraco/ Nafasindo, hingga saat ini, tidak ditangani secara serius? Polres Aceh Singkil tidak pernah memberitahukan sudah sejauh mana proses penegakan hukum atas laporan masyarakat.

Masyarakat tidak pernah diberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dari kepolisisan setempat. Apa memang seperti ini penegakan hukum di Aceh yang dimaksudkan oleh Kapolda Aceh?

Kami tidak yakin kalau Kapolda Aceh beralasan tidak tahu bahwa ada laporan masyarakat tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT. Ubertraco/ Nafasindo. Bagaimana mungkin seorang pemimpin tertinggi di Kepolisian Daerah Aceh tidak mengetahui ada persoalan pelanggaran hukum yang menjadi perhatian publik dan sudah berjalan beberapa tahun ini.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa keempat orang ini dituduhkan melanggar pasal 335 KUHPidana yakni tentang perbuatan tidak menyenangkan. Prediksi kami, bahwa pihak yang merasa tidak senang atas aksi demonstrasi masyarakat yang menuntut penyelesaian tanah adalah pihak perusahan, berarti yang melaporkan masyarakat atas pelanggaran Pasal 335 KUHPidana adalah perusahaan.

Pertanyaan kami, luar biasa cepat Polres Aceh Singkil melakukan proses penegakan hukum ketika perusahaan melaporkan suatu tindak pidana yang merugikan dirinya. Tapi mengapa ketika masyarakat yang melaporkan telah terjadi suatu tindak pidana yang merugikan dirinya, Polres Aceh Singkil tidak bertindak cepat sebagaimana cepatnya Polres Aceh Singkil ketika  menerima laporan perusahaan? Sebenarnya ada persoalan apa penegakan hukum di Aceh Singkil ini?

Atas persoalan carut marutnya penegakan hukum di Aceh Singkil ini, kami mendesak jangan ada lagi rakyat yang dirugikan di negerinya sendiri. Cukup sudah penderitaan-penderitaan rakyat yang dialami selama ini. Oleh karena itu, kami menyatakan sikap:

1. Mendesak Kapolda Aceh untuk memerintahkan kepada jajaran polisi untuk tidak mencari celah pasal pelanggaran pidana hanya untuk mengkriminalisasikan masyarakat.
2. Mendesak Kapolda Aceh untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat bukan hanya bagi pemodal.
3. Mendesak Kapolda Aceh untuk memastikan bahwa proses hukum ditegakkan secara adil termasuk kepada perusahaan yang diduga melanggar hukum.
4. Kami mendesak kepada Pemerintah Aceh untuk segera memastikan percepatan penyelesaian sengketa tanah masyarakat dengan PT.Ubertraco/Nafasindo.
5. Kami mendesak kepada Kanwil BPN Aceh segera melaksanakan pemasangan patok permanen sebagaimana yang pernah dijadwalkan beberapa waktu lalu
6. Kepada para pemimpin di Aceh, tunjukkan bahwa kalian berpihak kepada rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Banda Aceh, 28 Mei 2012

1. KontraS Aceh
2. LBH Banda Aceh
3. JKMA Aceh
4. Koalisi NGO HAM
5. YRBI
6. Jaringan Kuala
7. Walhi Aceh

  • Uncategorized

Leave a Reply