Lembaga Wali Nanggroe Harus Jadi Pemersatu

BANDA ACEH  – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) diikuti oleh perwakilan stakeholder di Aceh ini digelar sejak tadi pukul 10.30 WIB, Senin, 18 Juni 2012. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, muncul beberapa masukan terkait posisi dan kewenangan Wali Nanggroe yang diharapkan tidak hanya sebagai pemuka adat istiadat belaka.

Bahkan, muncul gagasan agar Lembaga Wali Nanggroe nanti berada di atas pemerintahan Aceh dan DPRA dengan fungsi bisa memberikan masukan-masukan dan nasehat pada sistem pemerintahan di Aceh.

“Lembaga Wali Naggroe harus berada di atas. Jangan berada di bawah. Pertegas redaksi bahasa qanun,” ujar Ramli, Sejarawan Aceh yang mengikuti RDPU Qanun Wali Nanggroe. Ia menganjurkan agar dalam qanun yang dibuat, agar disebutkan dan diarahkan lembaga ini menjadi lembaga pemersatu yang kuat.

“Bukan lembaga yang hanya menjadi tempat untuk mencari uang saja. Juga bukan lembaga yang hanya menjadi lambang dan dipakai dalam acara-acara seremonial untuk peusijuk-peusijuk acara,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Pansus I DPRA yang bertugas menyusun Rancangan Qanun Wali Nanggroe, Abdullah Saleh, mengatakan posisi Wali Nanggroe yang dimaksudkan dalam substansi qanun tersebut, bukan sekedar pemangku adat saja.

“Dalam qanun telah disebutkan kewenangan dan tugas serta fungsi wali nanggroe. Bukan sekedar pemangku adat istiadat saja. Tapi juga mempunyai kewenangan dalam memberikan nasehat dan masukan-masukan pada pemerintahan Aceh dan DPRA,” jelas dia.

Ia mengatakan, maksud pemangku adat tertinggi yang disebutkan dalam qanun tersebut bermakna Wali Nanggroe berada di atas segala sistem pemerintahan di Aceh.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai Qanun Wali Nanggroe Aceh ini ditunda sementara untuk makan siang. RDPU nantinya akan dilanjutkan lepas rehat sekira pukul 14.00 WIB. []

  • Uncategorized

Leave a Reply