Lembaga Dirgantara Aceh Belum Pertanggungjawabkan Hibah Rp15 Miliar

LEMBAGA Dirgantara Aceh ternyata hingga kini belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah 2013 sebesar Rp15,3 miliar untuk pendidikan calon pilot yang dibiayai Pemerintah Aceh.

Hal itu disampaikan Kabag Pendidikan dan Kebudayan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Aceh (Biro Isra), Munawarsyah, menjawab pertanyaan ATJEHPOST.CO, Senin, 18 Agustus 2014. 

"Kami sudah menegur Lembaga Dirgantara Aceh untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah itu. Namun setahu saya sampai sekarang belum sampai kepada kami laporannya," kata Munawarsyah saat ditemui di kantornya. 

Seharusnya, kata Munawar, dana hibah tersebut sudah dipertanggungjawabkan paling lambat pada 10 Januari 2014. 

Lembaga Dirgantara Aceh didirikan untuk mendidik dan melatih para calon pilot. Lembaga ini dikepalai oleh pensiunan TNI Angkatan Udara, Marsda (Purn) Teuku Syahril. Di posisi Kepala Sekretariat duduk Fachrulsyah Mega. 

Teuku Syahril dan Fachrulsyah Mega belum dapat dimintai konfirmasi soal pertanggungjawaban dana hibah 2013 itu. Namun, pada Januari lalu Syahril pernah mengatakan lembaganya berencana mendirikan sekolah pilot dan politeknik penerbangan Aceh di bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar. 

Kata dia, pada 2013 Pemerintah Aceh telah menganggarkan dana sebesar Rp15,3 miliar. Uang itu, kata dia, digunakan untuk pendidikan dan pelatihan dan penyiapan panduan Politehnik penerbangan. Untuk kegiatan itu LDA menghabiskan anggaran sebesar Rp. 13,2 milyar dan untuk operasional LDA sebesar Rp. 2,12 Milyar.  (Baca: Kemana Dana Beasiswa Pilot Aceh Mengalir?)

Menurut Munawarsyah, kasus itu sudah ditangani Inspektorat Aceh.

Munawar menolak menjelaskan lebih detail tentang benang kusut Lembaga Dirgantara Aceh ini. Kata dia,"kalau ada sesuatu di belakang itu, biarlah inspektorat yang audit. Dan kalau ada sesuatu yang menyangkut dengan hukum itu wilayahnya kepolisian." 

Informasi yang diperoleh ATJEHPOST.CO dari sumber lain menyebutkan, pihak inspektorat sudah menyelesaikan laporan audit yang dimulai sejak empat bulan lalu. Namun, Munawar mengaku belum mendapatkan hasilnya.

Seorang auditor yang juga Kepala Bagian di Inspektorat Aceh yang menangani kasus ini, Abubakar, menolak berbicara soal hasil audit Lembaga Dirgantara Aceh. "Maaf ya, saya tidak bisa berbicara kepada wartawan," ujarnya saat dihubungi melalui telepon selular. []

  • Uncategorized

Leave a Reply