Legislator Senayan ingatkan soal eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mewanti-wanti terjadinya kecenderungan eksploitasi sumber daya alam, baik karena kewenangan sektoral maupun pelaksanaan otonomi daerah, serta pengelolaan sumberdaya alam hanya untuk kepentingan sesaat dan oleh segelintir orang.

Bertolak dari realitas keadaan rakyat yang belum berkoorelasi dengan pengelolaan sumberdaya alam, dia menyatakan pemerintahan dan pembangunan belum berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.

“Penerbitan IUP (izin usaha pertambangan) merupakan kegiatan ekonomi yang sangat seksi. Mengapa? Karena sumberdaya alam masih menjadi sumber pendapatan negara, termasuk pendapatan daerah, yang paling mudah dikelola. Sejauhmana kekayaan sumberdaya alam berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat? Masih questionable,” kata Irman Gusman dalam sambutannya pada Lokakarya “Evaluasi Penyimpangan dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP)” yang diselenggarakan oleh Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD di Ruangan GBHN Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2013.

Irman mengatakan pengelolaan sumber daya alam adalah perkara yang sangat serius dan berkesinambungan karena menyangkut orientasi kebijakan. “Faktanya, banyak negara yang tidak kaya sumber daya alam, bahkan miskin, tetapi rakyatnya sejahtera seperti Korea Selatan, Jepang, Hongkong, dan Taiwan. Banyak pula negara yang kaya sumber daya alam tetapi rakyatnya miskin karena pengelolaan tidak sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat. Beberapa negara Afrika, contohnya, gagal menyejahterakan rakyatnya,” kata Irman.

Irman menegaskan, strategi dan langkah penataan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat sangat diperlukan agar manfaat sumber daya alam tidak hanya dinikmati segelintir orang.

“Kita, tentunya, tidak ingin pengelolaan sumber daya alam yang hanya dinikmati oleh segelintir orang atau orang-orang dan kelompok tertentu. Kami mengoreksi kebijakan yang keliru agar kekayaan sumber daya alam dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bagaimana? Tentunya beririsan dengan kepentingan investor asing. Tapi bukan nasionalisme yang sempit,” kata dia.

Senator asal Sumatera Barat ini mengingatkan, untuk menghindari friksi atau tuntutan masyarakat akibat pengelolaan sumber daya alam yang belum mengutamakan keadilan bagi rakyat, maka perlu adanya kesadaran dan tekad semua pihak untuk mewujudkan Indonesia sebagai tujuan investasi yang aman dan terjamin.

Cara penanganan kerusuhan dan berbagai protes masyarakat yang salah justru akan mengurangi waktu kembalinya investasi yang sudah ditanamkan dan membuyarkan harapan untuk menggaet investor lain.[](ma)

  • Uncategorized

Leave a Reply