LBH Banda Aceh kritik rancangan qanun KKR

PEMENUHAN rasa keadilan bagi korban pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) masa lalu di Aceh masih jauh dari harapan. Ini karena ada beberapa pasal dalam rancangan qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang akan menuai kontroversi karena tidak menjawab kebutuhan korban pelanggaran HAM di Aceh.

Hal itu dikatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Mustiqal Syahputra, dalam surat elektronik yang dikirimkannya, Kamis, 10 Oktober 2013.

Mustiqal mengatakan, beberapa permasalahan yang muncul dalam rancangan qanun KKR di antaranya permasalahan waktu masa pengungkapan kebenaran yang sangat jauh serta dibagi dalam dua tahapan. Tahapan pertama adalah pelanggaran HAM dari tahun 1976 hingga 2005 dan tahapan kedua pelanggaran HAM sebelum tahun 1976.

“Konsekuensi dari tidak tegasnya rentan waktu pengungkapan kebenaran akan berimbas secara langsung terkait dengan laporan akhir dari komisi kebenaran serta berimbas terhadap sampai kapan lembaga ini akan bekerja,” kata Mustiqal.

Harusnya, kata dia, komisi kebenaran yang akan dibentuk harus fokus pada tahapan kerja tahap pertama. Kalaupun mau bekerja pada tahapan kedua, kata dia, harusnya hanya pengungkapan fakta sejarah pelanggaran HAM dan konflik yang terjadi di bawah tahun 1976. “Jadi kerjanya lebih fokus pada pada pelanggaran HAM dan konflik yang terjadi dari tahun 1976 hingga 2005,” kata dia.

Di sisi lain, kata Mustiqal, rancangan qanun KKR juga masih memiliki kelemahan dengan mengakui upaya-upaya reparasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Aceh, maupun pemerintah kabupaten kota, maupun berbagai pihak lainnya. Upaya reparasi tersebut seperti pemberian dana diyat, pembangunan rumah, dan lainnya.

Mustiqal mengatakan, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai reparasi karena tidak melalui proses pengungkapan kebenaran.

“Kalau upaya tersebut dipaksakan untuk diakui sebagai reparasi maka akan menghilangkan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM di Aceh,” kata Mustiqal.

Dia mengatakan, di dalam pasal 28 ayat 1 rancangan qanun KKR, tertulis bahwa Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tanggung jawab reparasi dapat menunjuk suatu lembaga yang melaksanakan upaya reparasi. Kalau reparasi hanya dibebankan untuk menjadi tanggung jawab satu lembaga, kata Mustiqal, maka beban kerja lembaga tersebut akan sangat berat.

“Seharusnya pemerian reparasi terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu harus menjadi program-program dari setiap SKPA yang ada sehingga semua pihak menjadi paham terhadap reparasi serta bisa mendorong agar tidak berulangnya pelanggaran HAM masa lalu,” kata dia. [] (mrd)

  • Uncategorized

Leave a Reply