KY Minta Dewan Bijak Sikapi Daming

JAKARTA – Komisi Yudisial berharap Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat bijak dalam mempertimbangkan lolos tidaknya Daming Sanusi menjadi hakim agung. Menurut juru bicara Komisi Yudisia, Asep Rahmat Fajar, celetukan Daming mengundang kontroversi dan gelombang protes dari masyarakat.

"Kami yakin, teman-teman di DPR mempertimbangkan tanggapan publik selama dua hari ini," kata Asep ketika dihubungi Tempo, Rabu, 16 Januari 2013. Ia menjelaskan Komisi Yudisial tidak berhak mempengaruhi pandangan anggota DPR mengenai Daming.

Soal pemeriksaan kode etik, Asep menyatakan dua hal yang berbeda dengan seleksi hakim agung. Pemeriksaan terhadap Daming sudah dirasa cukup dan akan dikombinasikan dengan kejadian riil sewaktu seleksi. Namun, ia tidak bisa memastikan sanksi dan hasilnya bisa keluar dalam minggu ini.

Alasannya, untuk rapat pleno guna memutuskan hasil pemeriksaan Daming membutuhkan tujuh orang komisioner. Di lain pihak, sepanjang pekan ini sedang para komisioner tengah sibuk menggelar rapat kerja. Sedangkan pekan depan mereka masih mengurusi program penelitian dan pengembangan.

Menurut Asep, hasil pemeriksaan Daming selesai bulan ini meski hasil seleksi hakim diputuskan DPR hari ini. Asep enggan berspekulasi jika keputusan DPR berbeda dengan hasil pleno Komisi Yudisial, misalnya, yang menyatakan Daming bersalah. "Kami tidak mau berandai-andai. Semua itu terserah DPR," kata Asep. Ia yakin anggota DPR bijak menyikapi ini.

Pernyataan kontroversial Daming dilontarkan saat menanggapi pertanyaan anggota Komisi Hukum DPR mengenai hukuman mati bagi pemerkosa. Daming menjawab bahwa harus dipikirkan kembali tentang kemungkinan untuk menghukum mati pelaku pemerkosaan. Menurut dia, bisa saja pemerkosa dan korban perkosaan sama-sama menikmati.

Daming adalah salah satu calon hakim agung dari jalur karier. Dia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sinjai, PN Pangkajene, PN Maros, PN Barru, PN Jakarta Pusat, dan PN Bekasi. Selanjutnya, Daming diangkat menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta, PT Surabaya, PT Medan, dan juga Ketua PT Banjarmasin. | sumber : tempo

Berita terkait:

Ketua Peradilan Semu FH Unsyiah; Skor Tinggi Belum Tentu Etika Hakim Bagus

Komisi III DPR Segera Laporkan Daming ke MA dan KY

  • Uncategorized

Leave a Reply