KPU Pusat Minta Tunda Calon Terpilih Anggota Dewan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengeluarkan surat edaran tentang penundaan peresmian calon terpilih anggota dewan provinsi dan kabupaten/kota yang tersangkut kasus korupsi. Informasi tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MaTa, Alfian, kepada ATJEHPOST.co, Senin, 29 September 2014, usai siang.

“SE KPU Pusat itu menjadi perhatian kita karena ada calon terpilih anggota DPRA hasil Pemilu 2014 yang saat ini berstatus sebagai tersangka korupsi,” katanya.

Alfian mengatakan lahirnya SE KPU Pusat tersebut berawal dari langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) mendata calon terpilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2014 yang tersangkut kasus korupsi. ICW kemudian mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar meminta penundaan peresmian para calon terpilih yang tersangkut kasus korupsi.

Surat edaran ini juga dilansir KPU Pusat di lama resminya kpu.go.id. Surat tersebut ditantdangani Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota.

Berikut isi SE KPU Pusat tersebut:

Sehubungan dengan proses peresmian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2014 dan dalam rangka menjaga integritas hasil pemilu tahun 2014 serta memperhatikan surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B-4729/01-55/09/2014 tanggal 16 September 2014, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Apabila proses peresmian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota belum dilaksanakan, dan terdapat calon anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai tersangka dan sedang menjalani proses hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota agar meminta penundaan peresmian calon terpilih yang bersangkutan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk peresmian keanggotaan DPRD Provinsi atau kepada Gubernur untuk peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Permintaan penundaan peresmian calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan setelah terlebih dahulu KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, dan lembaga penegak hokum untuk mendapatkan keterangan status hokum calon terpilih yang bersangkutan.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply