KPK Proses Dugaan Korupsi Dua Calon Gubernur

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus mendalami dugaan korupsi yang melibatkan dua kandidat calon Gubernur DKI Jakarta, yakni Fauzi Bowo dan Alex Noerdin.

"Kasus yang pernah dilaporkan kepada kami dan proyek pengadaan Wisma Atlet sedang diproses," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya di Jakarta, Selasa, 20 Maret 2012.

Johan menerangkan tuduhan korupsi terhadap Fauzi, yang masih menjabat Gubernur DKI, masih dipelajari oleh bagian Pengaduan Masyarakat PKK. Ia menyatakan belum tahu kapan pengusutan kasus-kasus yang diduga melibatkan Fauzi itu ditingkatkan ke tahap penyelidikan. "Masih di Pengaduan."

Adapun kasus suap dalam proyek Wisma Atlet di Palembang, yang diduga menyeret Alex, masih dalam tahap penyelidikan. Alex, kini Gubernur Sumatera Selatan, pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 7 Maret lalu.

Menurut dia, dalam pengusutan kasus Wisma Atlet, KPK terus meminta keterangan sejumlah orang yang dinilai mengetahuinya. Namun belum jelas kapan akan ditingkatkan ke penyidikan, termasuk seberapa besar keterlibatan Alex. "Penyelidikan berlangsung tertutup. Saya belum dapat informasinya," ucapnya.

Fauzi, yang biasa disapa Foke, berpasangan dengan calon wakil gubernur Nachrowi Ramli, yang dicalonkan oleh Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Sementara itu, Alex terutama disokong oleh Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan. Ia dipasangkan dengan Nono Sampono.

Pada 24 Februari lalu, Solidaritas Nasional Antikorupsi dan Antimafia Hukum bersama mantan Wakil Gubernur DKI Prijanto mengadu ke KPK terkait dengan dugaan korupsi oleh Fauzi. Sehari sebelumnya, Prijanto baru menyatakan mundur dari kursi wakil Fauzi.

Solidaritas Nasional mengklaim menyerahkan bukti dan rekaman percakapan yang menunjukkan keterlibatan Fauzi dalam penyimpangan di sejumlah instansi. Namun Fauzi tak mau menanggapi laporan itu. "Tanyakan kepada yang melaporkan," katanya di Balai Kota Jakarta, 27 Februari lalu.

Adapun dalam kasus Wisma Atlet, Alex disebut-sebut menerima fee 2,5 persen dari nilai proyek Rp 191 miliar karena mengegolkan PT Duta Graha Indah sebagai pemenang tender. Terdakwa kasus suap Wisma Atlet, Mindo Rosalina Manulang, mengungkapkannya dalam penyidikan di KPK dan persidangan. "Pembagian (fee) itu hanya kesepakatan internal mereka," kata Alex, 20 Juni 2011.

Sumber Tempo di KPK menyebutkan pengusutan kedua kasus tersebut tak akan dikebut sekarang sampai proses pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada Juli mendatang berakhir. Alasannya, KPK tak mau pengusutan selama masa kampanye dipolitisasi dan pemanggilan terhambat lantaran terbentur kesibukan para calon.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, menilai KPK harus tetap memeriksa para calon gubernur yang diduga terlibat korupsi. "Pemeriksaan tak boleh ditunda," ujarnya kemarin. Menurut dia, indikasi korupsi membuat mereka cacat moral sehingga sebaiknya tak maju dalam pemilihan. | sumber: tempo.co

  • Uncategorized

Leave a Reply