KPA Sesalkan Kewenangan Aceh Tak Tuntas Akhir Tahun

KOMITE Peralihan Aceh (KPA) menyesalkan aturan kewenangan Aceh tak tuntas di akhir tahun 2014. Padahal, sebelumnya pemerintah pusat sudah berjanji akan menuntaskan semua kewenangan Aceh dan menjadi kado tsunami bagi masyarakat Aceh.

Nyan sangat kamoe sesalkan. Meunyoe pemerintah Aceh hana mampu, leubeh get letakan mantong jabatan dan kembalikan persoalan nyoe keuh rakyat (Ini yang kami sesalkan. Kalau pemerintah Aceh tidak mampu, lebih baik letakan saja dan kembalikan persoalan ini ke rakyat),” ujar Suardi S alias Adi Talak, mantan Komandan Operasi Wilayah 2 KPA Meureuhom Daya, yang menghubungi ATJEHPOSTco, Jumat 26 Desember 2014.

Menurutnya, Gubernur Aceh saat ini sudah melenceng dari visi dan misi. Ini karena gubernur dinilai tidak bisa membangun Aceh sesuai dengan perjanjian MoU Helsinki.

Meunyoe hana mampu mundur mantong. Bek beukaya keluarga mantong,” kata Adi Talak lagi.

Pihaknya, kata Adi Talak, memberi waktu kepada Pemerintah Aceh hingga awal Januari 2015 untuk menuntut komitmen pemerintah pusat.

“Kamoe ka hek meupreh. Dari Irwandi hingga Zaini. Tapi butir butir MoU Helsinki belum juga dipenuhi,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Dr Sofyan A Djalil menegaskan, regulasi turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) akan selesai akhir tahun ini. Ia menjamin tidak akan mengecewakan masyarakat Aceh, sehingga Aceh dan Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik dan menjadi negeri makmur.

“Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Aceh akan selesai Desember tahun ini dan menjadi kado akhir tahun bagi Aceh, sekaligus bagi generasi Aceh ke depan,” kata Sofyan Djalil saat menyampaikan sambutan singkat dalam upacara peusijuek (tepung tawar) oleh Pengurus Taman Iskandar Muda (TIM) Jakarta di Puri Denpasar, Jakarta, Minggu (30/11) malam.

Kegiatan itu diselenggarakan TIM bersama Majelis Adat Aceh (MAA) Jakarta sebagai doa pengantar tugas bagi putra-putra terbaik Aceh yang masuk dalam Kabinet Jokowi-JK dan Parlemen Indonesia periode 2014-2019.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply