Komnas HAM: Data Pemilih di Penjara Banyak Tidak Dimutakhirkan

BANDA ACEH – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran di lapangan dalam penyelenggaran Pilkada Aceh.

Hal itu, kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, berdasarkan hasil pemantauan empat tim yang disebar di 10 kabupaten dan kota yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Sigli, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Utara, Bener Meriah, Takengon, Aceh Jaya, dan Aceh Barat.

"Dari serangkaian temuan ini belum bersifat final, dan kemungkinan finalnya akan kembali dilaporkan sebelum keputusan KIP tentang jumlah suara untuk pemenang dari pesta demokrasi ini," kata Ifdhal dalam konferensi pers di kantor perwakilan Komnas HAM Aceh, Peuniti, Banda Aceh, Selasa 10 April 2012.

Fokus utama pemantauan, kata Ifdhal, adalah kelompok rentan seperti narapidana, penyandang cacat, dan penghuni rumah sakit jiwa.

Beberapa persoalan yang ditemukan tim Komnas HAM, kata Ifdhal, berkenaan dengan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap atau DPT di beberapa penjara.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, kata Ifdhal, dari 473 jumlah tahanan tidak dilakukan pemutahiran DPT, sehingga hanya 18 tahanan yang mempunyai formulir A8. "Maka menimbulkan kecemburuan bagi tahanan lainnya sehingga pelaksanaan pilkada dibatalkan," katanya.

Di Rumah Tahanan Jantho, kata Ifdhal, dari 195 penghuni, 80 orang telah menggunakan hak pilih, sisanya 118 tidak menggunakan hak pilih karena tidak dilakukan pemutakhiran data.

Sedangkan di Lembaga Pemasyarakat Kelas IIA Lhoksumawe jumlah penghuni 420 yang terdaftar DPT hanya 95 orang. Sisanya 325 orang tidak mendapat hal pilih.

"Di Rumah Tahanan kelas IIB Takengon sebanyak 186 orang mendapatkan hak pilih, dan di LP Meulaboh, dari jumlah penghuni 317, yang masuk DPT hanya 141 orang saja," kata Ifdhal.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply