Komisi Nasional Pendidikan dan Muspida bahas Madrasah Ulumul Quran Langsa

KOMISI Nasional Pendidikan Indonesia bersama Muspida Langsa mengadakan pertemuan dengan wali santri dan para santri untuk mencari solusi terkait masalah dihadapi di sekolah Yayasan Dayah Bustanul Ulum Madrasah Ulumul Quran (YDBU MUQ) Langsa, di ruang rapat wali kota, Senin, 3 Juni 2013.

Pertemuan ini dihadiri Ketua Umum Komnas Pendidikan, R. Deddy C. Chasbullah, Ketua Divisi Hukum Komnas Pendidikan, M Tampubolon, Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid, Ketua DPRK Jufri, Kajari Langsa R Miftahol Arifin, Waka Polres Kompol Nono dan Kepala Kantor Kementrian Agama, H. Yunus Ibrahim.

Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid yang memimpin rapat tersebut  mengatakan pihaknya siap membantu menyelesaikan permasalahan di MUQ demi kelancaran proses pendidikan para santri. “Dengan kedatangan Komnas Pendidikan kita harapkan segera selesai konflik yang terjadi di sekolah itu, setelah mendengarkan penjelasan dari wali santri, santri dan pihak lainnya yang peduli terhadap dunia pendidikan,” ujarnya.

Waka Polres Langsa Kompol Nono Suryanto mengatakan terkait masalah di sekolah itu yang terus saling menyerang antara dua kubu sehingga tidak ada penyelesaian, pihaknya masih memberi kesempatan untuk menyelesaikan melalui mufakat.

“Kita harapkan segera diselesaikan permasalahan ini, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Semua pihak mesti memikir nasib anak-anak kita dalam mengikuti proses belajar-mengajar di sekolah itu agar lebih nyaman dan tentram seperti sebelumnya,” kata Nono.

Kajari Langsa R Miftahol Arifin mengatakan jika pengurus YDBU MUQ itu tidak bisa menyelesaikan konflik,  lebih baik mengundurkan diri agar dapat diurus orang lain sehingga masalah ini segera selesai.

Ketua Devisi Hukum Komnas Pendidikan M Tampubolon mengatakan  pihaknya telah mendengar penjelasan terkait permasalahan MUQ dari wali murid dan santri. “Agar berimbang maka kami akan mendengar penjelasan dari pihak yayasan dengan melihat fakta-fakta yang ada,” katanya.

Tampubolon menyebutkan, untuk menyelesaikan permasalahan dalam lembaga pendidikan terutama mengenai kepengurusan sekolah, harus lepas dari kepentingan politik. Jika tidak, maka nasib dunia pendidikan akan karut-marut atau kacau-balau.

“Saya kira semua tokoh masyarakat disini sama-sama memikirkan nasib dunia pendidikan, karena pendidikan itu harus bebas dari unsur politik supaya independen dan dapat maju sesuai yang kita harapkan bersama,” ujarnya.

Ia berharap melalui pertemuan tersebut semua pihak terkait dapat menyelesaikannya secara arif dan bijaksana permasalahan di sekolah tersebut. Kata dia, Komnas Pendidikan tidak bisa menyelesaikan persoalan tanpa kerja sama dengan pemerintah daerah.[](iip)

  • Uncategorized

Leave a Reply