Komisi I DPR Aceh Protes Aturan Turunan UUPA ke Menko Ekonomi

Komisi I DPR Aceh Protes Aturan Turunan UUPA ke Menko Ekonomi

JAKARTA – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh memprotes kebijakan pemerintah pusat soal Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang dikeluarkan untuk Aceh. Aturan ini sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 tahun 20016 tentang Pemerintahan Aceh.

Hal itu dikatakan Azhari Cage, Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, kepada portalsatu.com melalui telepon pada hari Kamis, 30 April 2015.

Azhari mengatakan, Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Jakarta untuk berjumpa dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia untuk menyampaikan hari telaah DPR Aceh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015  tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.

“Kita ke Jakarta untuk membahas hasil telaah dan revisi DPR Aceh terhadap PP Nomor 3 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 23 Tahun 2015, yang menurut kami ada beberapa kejanggalan dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dulu,” ujar Azhari Cage.

Dikatakannya lagi, karena Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan A. Djalil ada pertemuan mendadak dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, sehingga DPR Aceh diminta untuk berkoordinasi dengan Sekretariat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Karena Menko tidak ada, sehingga kami meminta untuk menjadwalkan ulang untuk bertemu dengan pak Sofyan A. Djalil,” ujar Azhari Cage.

Selain meminta menjadwal ulang pertemuan dengan Menko Bidang Perekonomian, DPRA Komisi I juga meminta agar dijadwalkan ulang pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, karena lagi kunjungan ke luar daerah. [] (mal)

Leave a Reply