Komisi E DPRA Apresiasi Gubernur Tegur Dinas Pendidikan Aceh

ANGGOTA Komisi E DPR Aceh yang membidangi Pendidikan, Saint, Teknologi, Jamaluddin T Muku mengapresiasi teguran Gubernur Aceh yang menilai Dinas Pendidikan Aceh berkinerja buruk.

“Kita setuju gubernur menegur, kenapa terlambat? Yang jelas mereka belum siap dokumen,” katanya, Kamis malam 8 Mei 2014.

Menurutnya, banyak paket proyek yang belum siap dikerjakan. Tak hanya itu, bahkan ada usulan yang tidak lengkap, sehingga pihak dinas harus turun kembali ke lapangan untuk mengecek.

“Ada sebagian yang sudah siap dan ada sebagian yang belum siap, sehingga mereka harus turun ke lapangan untuk mengecek apa ada lokasinya, apa ada tanahnya, macam-macamlah,” ujar dia.

Dia mengatakan, selama ini Dinas Pendidikan Aceh susah menyelesaikan pelelangan proyek tepat waktu. Ini disebabkan banyak paket program dinas yang dirubah dan digabungkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh. Padahal kebutuhan setiap kabupaten kota berbeda-beda.

“Misalkan, pengadaan buku untuk Aceh Tamiang dan Langsa, itu sudah digabung dari seluruh Aceh. Jadi mereka tidak menyiapkan dokumen itu dan akhirnya mereka harus kembali ke nol,” ujarnya.

Namun, kata dia, yang paling penting ditegur oleh gubernur adalah banyaknya paket proyek yang sudah ditender belum ada yang diumumkan. Penyebabnya, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang memenangkan tender tidak sesuai prosedur.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten menolak disalahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Menurut hasil konfirmasi ATJEHPOST.com ke salah satu Dinas Pendidikan kabupaten kota menemukan keterangan yang berbeda.

"Benar ada keterlambatan. Tapi itu disebabkan instruksi dari Dinas Pendidikan Aceh untuk mengubah anggaran dan rancangan DED proyek," kata Pimpinan Proyek di salah satu Dinas Pendidikan kabupaten yang menolak namanya dicantumkan.

Menurutnya, rancangan anggaran dan DED yang semula telah dibuat pada Oktober dan November 2013 dengan sumber dana disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. Paket proyek itu lalu diserahkan ke Dinas Pendidikan Aceh untuk dilelang.

Namun, kata sumber itu, belakangan Dinas Pendidikan Aceh membatalkan paket itu, dan meminta kabupaten kota mengambil dana pengawasan dari Pagu Alokasi Anggaran Otsus Migas. Akibatnya, perencanaan anggaran dan Detail Engineering Desain (DED) harus dirancang ulang dari awal.

"Itu terjadi sekitar bulan Maret 2014. Nah, kami di kabupaten ini kan butuh waktu karena harus mengerjakan ulang dari awal lagi. Watee ka jeuet keu DIPA baro ji peugah, jinoe peusalah kamoe," kata sumber itu.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply