KMPA Aceh Timur berharap qanun identitas Aceh tak dianulir

KOMITE Pumuda dan Mahasiswa Aceh (KMPA) Wilayah Aceh Timur berharap Pemerintah Pusat tak menganulir Qanun Bendera dan Lambang Aceh. “Sebab qanun itu menunjukkan DPR Aceh memang memenuhi keinginan mayoritas rakyat Aceh,” kata Beni Kelda, Ketua KMPA Aceh Timur di Idi Rayeuk, Aceh Timur, tadi malam.

Menurut Beni, sudah tak relevan lagi menyebut separatis untuk berbagai simbol-simbol maupun identitas Aceh. “Sebab pemahaman awam kami, begitu sudah damai maka istilah separatis itu sudah tidak ada lagi. Artinya Pemerintah Pusat sudah menerima dengan tulus kehadiran Aceh bersama Indonesia,” katanya. “Ya menerima seutuhnya.”

Andaikata menganulir Qanun Bendera dan Lambang Aceh, kata Beni Kelda, itu memberi makna bahwa Pemerintah Pusat tidak ikhlas dengan Aceh. “Kita berharap Pemerintah Pusat tidak apriori dengan Aceh,” kata Beni lagi. “Nanti rakyat Aceh berfikir, Pemerintah Pusat akan selalu memangkas qanun-qanun tentang ke-Istimewa-an Aceh pasti akan selalu dipangkas,” katanya.

“Kami sepenuhnya mendukung keputusan yang telah diambil Pemerintah Aceh soal Qanun Bendera dan Lambang Aceh.”

Qanun Bendera dan Lambang Aceh sudah disahkan oleh DPR Aceh Jumat pekan lalu. Pada Senin 25 Maret 2013, sudah dimasukkan dalam Lembaran Aceh.

Namun Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta masyarakat jangan dulu mengibarkan bendera Aceh. Diminta bersabar sebab masih ada prosedur yang harus ditempuh lagi, yaitu menyampaikan qanun ke Kementerian Dalam Negeri. Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah.

Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otda, Djohermansyah, kemarin sudah melayangkan surat kepada Pemerintah Aceh agar jangan dulu mengibarkan Bendera Aceh. Dirjen Otda meminta Pemerintah Aceh segera menyampaikan Qanun Bendera dan Lambang Aceh ke Kemendagri untuk dievaluasi. []

  • Uncategorized

Leave a Reply