Kisruh Ujian Nasional 2013

ALASAN boleh saja diberikan kenapa 11 provinsi gagal melaksanakan Ujian Nasional (UN). Sekolah yang dapat melaksanakan UN juga tidak luput dari permasalahan. Menjadi tanda tanya, “hajatan” tahunan seperti ini kenapa tidak mampu dikelola secara profesional?

Berbagai kritikan sudah sering disampaikan bahwa model Ujian Nasional penuh dengan persoalan. Persoalan utama yang sering diperbincangkan adalah ketidakjujuran hasil. Persoalan berikutnya adalah isi ujian yang hanya menguji kognitif, dan persoalan lain berupa cara pelaksanaan dan pendistribusian soal. Yang tidak kalah penting adalah apa tindak lanjut dari hasil UN itu sendiri.

Kritik boleh saja dilakukan bahkan persoalan ujian ini sudah sempat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi pemerintah tidak mau mundur dan menganggap UN adalah alternatif yang paling tepat untuk mendapat ukuran mutu pendidikan di negeri ini.

Departemen Pendidikan Nasional tidak mau tahu bahwa ratusan sekolah di pelosok negeri tidak siap untuk diuji karena sarana dan prasarana sangat tidak memadai untuk menghasilkan mutu yang berkualitas.

Tidak dipercayanya hasil UN selama ini sangat beralasan sehingga menjadi perbincangan nasional. Sangat tidak realistis siswa yang hari–hari mendapat nilai matematika lima mendadak memperoleh 8.9 saat UN. Sangat tidak masuk akal sekolah dengan hasil try out UN nilai rata-rata lulus 10% sebulan kemudian  menjadi 98% di Ujian Nasional.

Tujuan UN yang dicanangkan pemerintah pusat bergeser makna saat sampai ke dearah. Pusat boleh saja mengatakan UN untuk mengukur mutu pendidikan sekolah/madrasah secara nasional, tetapi di daerah UN diterjemahkan sebagai nama baik, ukuran kinerja, dan prestise sekolah dan kabupaten-kota.

Artinya, berbagai cara harus ditempuh untuk mengejar tujuan tersebut tanpa mampu membedakan antara yang haram dan yang halal. Sekolah yang tidak berhasil meluluskan siswa di atas 80% dianggap cacat dan kepala sekolah dikatakan tidak becus sehingga perlu dilengserkan.

Seharusnya kalau berpijak pada tujuan pendidikan nasional anak didik bukan hanya dipersiapkan menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual, tetapi mereka juga perlu dididik untuk menjadi manusia yang berwatak, bermoral, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia untuk membangun bangsa dan negara. Sayangnya, pada banyak kasus pelaksanaan UN kejujuran tidak menjadi ukuran dan dianggap itu bukan ukuran keberhasilan pendidikan nasional.

Untuk menjawab persoalan ketidak jujuran Departemen Pendidikan Nasional membuat kebijakan model 20 seri soal pada tahun ini dan berharap pelaksanaan ujian kali ini berjalan sebagaimana diharapkan dan pemerintah akan segera mengetahui kondisi pendidikan disetiap sekolah di negeri ini secara benar.

Model ujian kali juga menjadi mati kutu bagi spesilis “pembocor soal” kerena mereka tidak mampu mendeteksi soal mana yang dipegang siswa untuk diberi jawaban. Di satu pihak model ujian kali ini dapat diapresiasi, tetapi persoalan lain yang lebih dahsyat timbul, yaitu 11 provinsi tidak dapat melaksanakan ujian karena tidak mendapat distribusi soal. Tidak salah kalau ada yang mengatakan ujian kali ini bukan Ujian Nasional tetapi Ujian Regional.

Persoalan UN sebenarnya bukan hanya ukuran mutu pendidikan tetapi juga terkait dengan anggaran yang cukup besar, yaitu Rp600 milliar dana APBN dan ditambah dengan dana APBD yang perlu dihitung besarannya untuk kesuksesan UN.

Dana yang cukup besar tentu menggiurkan banyak orang sehingga mencari pembenaran bahwa UN sangat penting dilakukan walau kegiatan yang sudah 12 tahun ini masih belum jelas sasaran. Kisruh UN 2013 mungkin menjadi pembelajaran yang baik untuk meninjau ulang pelaksanaan UN.

Semua orang setuju bahwa ujian itu penting tetapi tujuan, mekanisme, dan manajemen pelaksanaannya yang perlu dikaji ulang. Sangat menyedihkan dana yang luar biasa besar setiap tahun hanya terpakai tanpa jelas sasaran melainkan seperti “hajatan”. Kenapa tidak, fokus lebih diberikan pada ratusan sekolah yang menjerit karena ketidak ada sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai untuk mengejar ketinggalan.

Akhirnya, kita berharap UN jangan dijadikan seremonial tahunan yang melibatkan banyak kalangan turun kesekolah dan melupakan hari-hari berikutnya untuk mendengar keluhan dan rintisan sekolah yang tidak punya buku, alat lab, guru bermutu, dan berbagai sarana pembelajaran. Dibutuhkan kebesaran hati untuk melihat secara jernis persoalan pendidikan di negeri ini. Semoga!

*Dosen FKIP UNSYIAH Banda Aceh dan Anggota Majelis Pendidikan Aceh

  • Uncategorized

Leave a Reply