Kisah Rabusah, anggota Dewan Gayo Lues mantan koordinator ALA

NAMANYA  Rabusah. Ia membubuhkan gelar haji di depan namanya. Ia juga menyandang titel sarjana ekonomi. Pria berkaca mata itu sudah tiga periode menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, sejak kabuputen itu dimekarkan dari Aceh Tenggara pada 2002.

Pada Senin 22 April 2013 Rabusah datang ke kantor ATJEHPOSTcom. Ia termasuk salah satu anggota dewan Gayo Lues yang gelisah dengan munculnya kembali isu pemekaran Aceh dengan memunculkan nama provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS).

"Saya adalah Wakil Koordinator pembentukan provinsi ALA. Saya tahu benar siapa yang sekarang punya kepentingan," kata Rabusah.

Wakil Ketua Komisi D DPRK Gayo Lues itu lantas bercerita tentang sepak terjangnya pada 2008, ketika isu pembentukan provinsi ALA-ABAS kembali mencuat ke permukaan.

Ketika itu, kata Rabusah, ia dan sejumlah rekannya sebagai perwakilan dari sejumlah kabupaten/kota yang menuntut pemekaran, berangkat ke Jakarta. Tujuannya, mereka ingin melobi agar rencana pemekaran segera terealisasi. Kepergian mereka, kata Rabusah, dibiayai secara resmi oleh lembaga dewan dan eksekutif kabupaten.

Ketika itu, kata dia, usaha mereka mendapat sokongan dari sejumlah instansi di tingkat pusat. "Waktu itu Komisi II DPR RI sudah setuju, Menteri Dalam Negeri juga sudah setuju. Tinggal minta persetujuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kisah Rabusah.

Namun, kata Rabusah, dari sekian banyak anggota dewan yang berangkat, hanya dia sendiri yang sungguh-sungguh melobi pusat. Ia bahkan memalsukan stempel dan tanda tangan Dewan untuk melengkapi berkas usulan agar bisa diterima oleh Presiden SBY. Sayangnya, upaya Rabusah gagal. Ia hanya diterima oleh Sudi Silalahi.

Tidak kompaknya orang-orang yang datang ke Jakarta ketika itu juga masih melekat di benak Rabusah. "Waktu itu satu kabupaten tinggal 2 orang anggota DPRK.  Tetapi setelah satu hari kita di Jakarta, DPRK lain semua pulang, tinggallah saya," ujarnya. 

Ketika itu, kata dia, sebagian orang di pemerintah pusat menyatakan mendukung lantaran berpikir dengan pemekaran wilayah akan dapat meredam konflik bersenjata. "Karena luas wilayahnya menjadi lebih sempit sehingga mempermudah pergerakan aparat keamanan," kata Rabusah.

Menurut Rabusah, dulu ia masuk dalam barisan menuntut pemisahan wilayah tengah dan barat selatan Aceh lantaran merasa cukup syarat untuk membentuk provinsi baru yang terlepas dari Aceh. "Empat syaratnya sudah terpenuhi, konflik berkepanjangan, ketidakadilan pembangunan, tidak meratanya penempatan orang di struktur pemerintahan, dan rentang kendali yang cukup jauh dengan provinsi induk," ujarnya.

Kini, Rabusah punya pandangan berbeda. Saat ini, kata dia, sudah tidak relevan lagi tuntutan untuk memisahkan diri Aceh. Alasannya,"Aceh sekarang sudah damai, dari segi anggaran sekarang Gayo Lues jumlahnya nomor dua setelah Aceh Utara, di struktur pemerintahan sekarang ada orang Gayo yang merancang desain pembangunan seluruh Aceh yaitu Profesor Abubakar sebagai Kepala Bappeda Aceh. Sedangkan tentang jarak dengan ibukota provinsi induk, saat ini pemerintah sedang berupaya memperbaiki jalan dan instrastruktur di wilayah tengah dan selatan Aceh."

Sebagai anggota dewan tiga periode, Rabusah paham benar tentang distribusi anggaran ke kabupatennya. Khusus Gayo Lues, kata dia, pada 2003 anggarannya hanya 8 miliar, lalu meningkat hingga 500 miliar, dan terakhir mencapai 774 miliar. "Saat ini Gayo Lues penerima dana Otsus kedua terbesar setelah Aceh Utara," ujar anggota dewan dari Fraksi Golongan Karya ini.

Berkaca pada pengalamannya dulu, kata Rabusah, kecil kemungkinan pemekaran provinsi dikabulkan oleh pusat. "Dulu saja yang didukung lembaga resmi negara tidak berhasil, apalagi sekarang yang dilakukan oleh orang-orang di luar sistem. Dulu saat Aceh konflik tidak berhasil, apalagi sekarang ketika Aceh sudah dalam keadaan aman dan damai," ujarnya.

Selain keempat faktor lain, Rabusah juga punya alasan kuat hingga memutuskan tak lagi ikut-ikutan menuntut pemekaran provinsi.

"Saya melihat, di semua kabupaten, ini hanya omongan saja. Kalau berbicara, oh, begini begitu, tetapi setelah sampai ke Jakarta, mau jumpai Mendagri, tidak ada yang berani. Ada saja alasannya. Oh, saya gak enak dilihat gubernur nanti. Pokoknya macam-macam alasannya," ujarnya.

Ia lantas bercerita ketika hendak menemui Agung Laksono yang ketika itu menjabat ketua DPR RI. Hari itu, suatu siang pada 2008, sejumlah anggota dewan dari daerah yang ingin membentuk provinsi ALA dan ABAS mendatangi gedung DPR RI. Mereka ingin melobi Agung Laksono agar menyetujui rencana pemekaran. Tapi yang terjadi, kata Rabusah, pukul 2 siang semua anggota dewan lain meninggalkan gedung dewan karena tidak dapat menjumpai Agung Laksono.

Rabusah lantas mencoba menerobos. Ia melobi dari Satpam hingga bagian Humas, lalu ke sekretaris Agung Laksono. Berhasil. Mereka dijanjikan bertemua Ketua DPR RI itu pukul 3 siang. Rabusah pun mengontak kembali rekan-rekan agar kembali ke gedung dewan.

"Dalam pertemuan itu kami diberikan peluang-peluang. Tetapi peluang-peluang itu harus sesuai aturan. Nah, kalau sesuai aturan kan tidak mungkin," kata Rabusah sambil tertawa.

Jika merujuk pada aturan, kata Rabusah, persyaratannya adalah: ada dana, disetujui pemerintah provinsi induk, ada rekomendasi DPR, dan persetujuan dari presiden. "Itu kan tidak mungkin. Apalagi kalau tidak ada lampu hijau dari presiden, DPR pun mana berani," ujarnya.

Lima tahun berlalu. Dua pekan lalu, Rabusah kembali dihubungi untuk mendukung pembentukan provinsi ALA. Ia diminta datang ke Medan tempat berlangsungnya sejumlah pertemuan membahas pemekaran provinsi.

"Saya katakan saya tidak setuju. Siapa yang sanggup melobi menteri, siapa yang lobi ketua DPR RI, siapa yang lobi SBY. Pengalaman tahun 2008 saya lihat banyak yang hanya ngomong doang. Waktu berangkat ramai-ramai, setelah dapat uang Rp5 juta pun ramai-ramai pulang," ujarnya.

Namun begitu, Rabusah menyarankan Pemerintah Aceh lebih memperhatikan pembangunan wilayah tengah dan barat selatan. Ia juga meminta agar komunikasi dengan wilayah-wilayah itu ditingkatkan. "Kalau komunikasi lancar, mudah-mudahan bisa lebih baik," ujarnya.

Ia juga menyarankan agar di kawasan itu pemerintah lebih menggencarkan sosialisasi perjanjian damai MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintahan Aceh. Dengan begitu, kata dia, masyarakat tidak bisa lagi dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang lain.

"Kalau di masyarakatnya yang saya lihat mereka itu hanya memikirkan kesejahteraan. Sekarang yang bersuara kan orang-orang yang kalah. Seperti orang berperang, ketika patah pedang baru ribut," ujarnya.

Bukankah ada demonstrasi yang meminta pemekaran ALA dan menolak Qanun Bendera dan Lambang Aceh di Gayo Lues belum lama ini? "Itu sebagian besar bukan orang Gayo Lues. Banyak yang dari luar. Jadi sebagian besar datang dari luar," kata Rabusah.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply