KIP Diminta Menjalankan Pilkada Aceh Sesuai Qanun

BANDA ACEH – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Adnan Beuransyah mengatakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai pelaksana pemilihan diminta berpedoman kepada Qanun Pilkada.

“Karena itu perintah UU No 11 Tentang Pemerintah Aceh, maka tidak ada lain perundangan-undangan yang dipedomani kecuali pada qanun,” kata Adan Beuranysah kepada The Atjeh Post usai penyampaian pendapat soal Rancangan Qanun Pilkada pada Sidang Paripurna DPRA, Selasa malam 22 Februari 2012.

Dengan ada qanun ini, kata Adnan, juga memudahkan langkah-langkah yang ditempuh KIP dalam menjalankan tahapan Pilkada.

Sementara itu soal pasal peralihan pada pasal 96 yang mengesahkan sejumlah tahapan KIP yang telah ditetapkan, Adnan menjelaskan, itu adalah lebih kepada penyelesaian konflik.

“KIP setelah menetapkan tahapan tidak ada pedoman, karena beberpa waktu lalu belum adanya kesepakatan soal perseorangan dan permasalahan lainnya antara pemerintah Aceh dan DPRA. Maka dengan adanya qanun ini dan diakomodir beberapa permasalahan itu, apa yang dilakukan KIP dapat berjalan dengan baik,” katanya.

“Jadi, aturan ini untuk menyelesaikan konflik, menjaga perdamaian, serta untuk menjaga ketentraman masyarakat,” ujarnya.

Adnan berharap, pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik, tidak ada kekerasan, paksaan serta intimidasi. “Kami juga ingin Pilkada dapat berjalan langsung dan bebas,” ujarnya.

  • Uncategorized

Leave a Reply