Ketua KIP Minta Pemerintah Aceh Cairkan Dana Operasional

KETUA Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh meminta Pemerintah Aceh untuk mencairkan Rp5 miliar dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2014. Pasalnya, keterlambatan pencairan dana tersebut turut menghambat kerja operasional KIP Aceh terganggu dan terlambatnya pembayaran gaji 20 honorer selama enam bulan.

"Mohonlah dicairkan karena ini sudah ditetapkan dan merupakan kesepakatan DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh," katanya.

Sementara itu, dirinya juga mempertanyakan kenapa gaji pegawai honorer di KIP Aceh juga masuk ke dana hibah di tahun 2014 ini. Padahal, kata dia, dana untuk KIP sejak dibentuk 2003 hingga 2012 selalu lancar.

"Ada apa ini? Sebenarnya saya juga tidak tahu, apa itu hibah atau program. Tapi ini berbicara masalah hati, dan juga gaji pegawai honorer yang tidak dibayar. Mereka kan bukan kami yang merekrut melainkan sekretariat," katanya.

Menurutnya, pegawai honorer dari pemerintah daerah sudah diperbantukan di lembaga tersebut sejak KIP dibentuk. Hal tersebut juga sudah disetujui DPRA dan Pemerintah Aceh. Selain itu mengenai dana operasional dan gaji pegawai honorer menjadi leading sektornya adalah Kepala Kesbangpolinmas Aceh.

"Itu jika merujuk mekanisme yang ada sebelumnya, sejak KIP dibentuk. Tapi saya tidak tahu bagaimana sebenarnya. Coba lah dicari tahu bagaimana, saya tidak mau bermasalah dengan semua orang termasuk dengan pegawai honorer. Sayang mereka belum digaji selama enam bulan. Apalagi ini sudah dekat Ramadhan, jadi mohonlah dicairkan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak Rp5 miliar dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2014 untuk Komisi Independent Pemilihan (KIP) Aceh ternyata belum bisa dicairkan.

“Akibatnya, kerja operasional KIP Aceh terganggu. KIP Aceh juga tidak mampu membayar gaji 20 honorer selama 6 bulan,” kata Sekretaris KIP Aceh, Drs. Darmansyah, kepada ATJEHPOSTcom, Jumat siang, 13 Juni 2014.

Kata Darmansyah, KIP Aceh sebenarnya mendapatkan dana hibah dari APBA 2014 sebesar 5 miliar. Dana ini dititipkan di Dinas Keuangan Aceh. Sedangkan kebijakan teknis berada di SKPA terkait, yaitu Badan Kesbangpolinmas Aceh.

Pada tahun-tahun sebelumnya (2013 ke bawah-red), ujar dia lagi, dana untuk KIP Aceh dari APBA selalu dalam bentuk program. Dana itu juga selalu dititip pada Badan Kesbangpolinmas Aceh. Namun untuk tahun 2014, Pemerintah Aceh sepakat untuk menyerahkan dana untuk KIP Aceh dalam bentuk hibah.

“Sayangnya hingga saat ini dana tersebut belum bisa dicairkan. Kita belum mengetahui alasan atau kebijakan yang membuat dana ini tidak bisa dicairkan. Mungkin Kepala Kesbangpolinmas Aceh yang lebih mengetahuinya,” ujarnya.

KIP Aceh sendiri, kata Darmansyah, saat ini sedang mengusulkan agar dana hibah tersebut diubah menjadi program pada APBA Perubahan 2014. “Kalau disetujui, Alhamdulillah. Namun kalau tidak disetujui oleh DPR Aceh, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply