Ketua Banleg DPRA Terima Pegiat Lingkungan

Ketua Banleg DPRA Terima Pegiat Lingkungan

BANDA ACEH- Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, menerima kunjungan para pegiat lingkungan dari Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) di ruang rapat Banleg, Senin 13 April 2015.

Dalam pertemuan itu, KPHA meminta DPR Aceh agar menjadikan Perubahan Qanun Aceh Nomor 19 tahun 2013 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033, sebagai prioritas program legislasi Aceh tahun 2015.

Dalam pertemuan yang berlangsung santai dan penuh keakraban itu, politisi muda Partai Aceh ini menyambut baik usulan dari para pegiat KPHA. Mendapat masukan dari para pegiat lingkungan tersebut, Iskandar Usman Al-Farlaky menyatakan dukungan agar perubahan qanun tata ruang Aceh dapat menjadi prioritas pembahasan DPRA dalam tahun 2015 ini. Namun, kata dia, hal itu mesti dibicarakan terlebih dahulu dengan para anggota badan legislasi lainnya.

Ia menambahkan, masih ada peluang perubahan qanun tersebut menjadi prioritas pembahasan 2015.

”Kita akan coba perjuangkan pada rapat paripurna khusus DPRA tentang prioritas pembahasan qanun 2015, agar perubahan qanun tata ruang Aceh menjadi salah satu yang prioritas,” ujar mantan wartawan ini.

Sebelumnya, juru bicara KPHA, Efendi Isma, dalam pertemuan dengan Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, masuknya rencana Perubahan Qanun RTRW Aceh dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) anggota DPRA periode 2014-2019 adalah suatu kemajuan. Pasalnya, kata dia, qanun tersebut merupakan salah satu produk hukum Aceh yang selama ini dikritisi pihaknya, karena dinilai memiliki sejumlah persoalan terkait pengaturan peruntukan ruang di Aceh.

“Kita apresiasi rencana perubahan qanun RTRW Aceh. Namun, kita mintakan agar pembahasan perubahan qanun ini menjadi prioritas DPRA dalam tahun 2015,” ujar Efendi.

Menurut juru bicara KPHA dalam pertemuan itu, perubahan qanun RTRW Aceh harus menjadi prioritas pembahasan di DPR Aceh dalam tahun ini. Alasannya, sejumlah kekurangan dalam qanun tentang rencana tata ruang Aceh  yang disahkan pada akhir Desember 2014 lalu, mendesak untuk diperbaiki. Mengingat, kata dia, qanun tata ruang adalah pedoman pembangunan Aceh untuk masa 20 tahun ke depan dengan semangat keadilan dan keberlanjutan.

Dijelaskan juru bicara KPHA ini, berdasarkan analisa pihaknya, qanun no 19 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Aceh mengandung sejumlah persoalan dari sudut pandang proses pembentukan dan substansi qanun. Di antaranya, soal keterlibatan masyarakat yang minim dalam pembahasan qanun dimaksud. Selain itu, qanun tersebut dinilai melanggar sejumlah peraturan yang lebih tinggi.“Secara substansi, kita mempersoalkan soal tidak diaturnya wilayah kelola mukim dan kawasan ekosistem leuser dalam qanun tersebut,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, DPR Aceh telah menetapkan 69 rancangan qanun yang masuk program legislasi Aceh (prolega) anggota DPRA periode 2014-2019. Salah satunya, Perubahan Qanun Aceh Nomor 19 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033. [] (mal)

Leave a Reply