Ketua AJI: Seharusnya Deputi BPKS Pakai Hak Jawab atau Jalur Hukum

BANDA ACEH – Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Banda Aceh Mukhtaruddin Yacob menyayangkan sikap Deputi I Bidang Teknik dan Pengembangan BPKS Sabang Zulkifli Abdul Gani yang menuding wartawan Medan Bisnis Riandi Armi menulis berita karena dibayar pihak lain.

“Seharusnya, jika merasa dirugikan oleh pemberitaan wartawan,  Deputi BPKS bisa menggunakan hak jawab, atau bisa menempuh jalur hukum,” kata Mukhtarudin Yakob kepada The Atjeh Post.

Hak jawab, Muhktar menjelaskan, bisa digunakan oleh narasumber sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. “Jika sudah dilakukan maka redaksi dari media tersebut harus memuat dengan segera berita bantahan itu,” katanya.

Selain itu, jika tidak ingin mengunakan hak jawab, kata Muhktar, narasumber bisa menempuh prosedur lain, yakni dengan somasi atau jalur hukum,” kata Muhktar. “Dengan kejadian seperti ini, dia (Deputi BPKS) harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya,” ujarnya.

Muktar mengaku siap membantu Riandi Armi. Namun, karena Riandi adalah anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Mukhtar belum menerima laporan langsung soal kejadian itu.

Meski begitu, Muhktar mengatakan organisasi yang dia pimpin siap membantu jika dibutuhkan. “Wartawan manapun akan kita bantu jika tersandung kasus, tidak mesti dari AJI Atau PWI. asalkan wartawan itu menjalankan tugas jurnalistik dan kode etik, bukan pemerasan dan pengancaman,”ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Deputi BPKS Zulkifli  Abdul Gani Said telah dilaporkan secara resmi ke Polres Sabang oleh Riandi Armi pada Selasa, 10 Januari 2011. Gara-garanya, Zulkifli menuduh Riandi menulis berita yang dinilai  menyudutkan dirinya karena dibayar pihak lain.  Tuduhan itu, kata Riandi, disampaikan lewat SMS dan perbincangan telepon dengan seorang wartawan lain. Zulkifli dilaporkan atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply