Kepala Biro Hukum Setda Aceh: Pusat salah paham arti bendera Aceh

KEHADIRAN Qanun Bendera dan Lambang Aceh selama ini dikonotasikan secara negatif oleh sebagian pihak di Jakarta, sehingga akhirnya Pemerintah Pusat salah memahami arti kehadiran bendera dan lambang Aceh.

Hal itu dikatakan Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian SH, saat  dihubungi ATJEHPOSTcom, Sabtu malam, 13 April 2013, usai pertemuan Pemerintah Aceh dengan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Pertemuan berlangsung sejak pukul 16. 30 hingga 20.00 WIB di Ruang Monas II lantai dua hotel.

"Dalam pertemuan tadi, Pemerintah Aceh diminta untuk dapat berkomunikasi kembali dengan Pemerintah Pusat terhadap persoalan Qanun Nomor 3 tahun 2013," ujar Edrian.

Pemerintah Aceh, kata dia, diminta dapat meyakinkan Pemerintah Pusat jika kehadiran bendera dan lambang sebagai suatu semangat baru bagi Aceh untuk tetap utuh dan bersatu dalam NKRI.

Dalam pertemuan itu, kata Edrian, Pemerintah Aceh juga menyampaikan jawaban hasil klarifikasi dan perspektif hukum hingga terbentuknya Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

"Kemendagri melihat legal draft dan konsideran pembentukan qanun bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007. Pada kesempatan tadi, kita memberikan pandangan bahwa ini (qanun) suatu produk hukum yang telah diatur sebagaimana tercantum dalam UUPA," ujar Edrian.

Untuk itu, kata Edrian, Pemerintah Pusat tidak perlu khawatir atas hadirnya bendera dan lambang Aceh. "Karena itu merupakan lambang daerah dan (bendera) Merah Putih tetap tegak juga tidak akan turun di Aceh," ujar Edrian.

Dalam pertemuan hadir Dirjen Otonomi Daerah Djoehermasyah Djohan, Dirjen Kesbangpol Tanri Bali, Dirjen Perundang-undangan Wahiduddin Adam, Kepala DPD RI La Ode Ida, Anggota DPR RI asal Aceh Nasir Jamil dan sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Aceh.

Selain pertemuan ini, sebelumnya Pemerintah Aceh juga bertemu beberapa tokoh nasional yang terlibat dalam perdamaian Aceh. Pertemuan berlangsung di Hotel Borobudur, siang tadi. Hadir antara lain mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.[] (rz)

  • Uncategorized

Leave a Reply