Kenangan aktivis Jepang bersama Cut Meutia

BAHASA Indonesianya sedikit lamban dan agak patah-patah. Namun setiap ucapannya tetap mudah dimengerti. Perempuan asal Negeri Sakura itu mengaku mengenal Aceh dalam sebuah seminar internasional tentang Hak Azasi Manusia (HAM) yang diikutinya di Jakarta, Agustus 1998.

Namanya, Saeki Natsuko. Ia Sekjen NINDJA (Network for Indonesian Democracy, Japan).  Menumpang bus umum dari Medan, Natsuko berangkat ke Aceh seorang diri awal Februari 1999 . “Dua hari pascatragedi Idi Cut, saya sudah berada di Lhokseumawe,” ujar Natsuko yang ditemui di Lhokseumawe belum lama ini.

Natsuko bercerita, ketika itu setelah bertemu dengan beberapa pekerja HAM di Lhokseumawe, ia melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh. Di sana ia berkesempatan bertemu dan berdiskusi panjang dengan aktivis senior Aceh Otto Syamsyuddin Ishak di Sekretariat Cardova.

“Setelah berdiskusi dengan teman–teman di Lhokseumawe dan Banda Aceh, saya berkesimpulan untuk membuka contact person di Aceh, dan saya lebih tertarik berada di Lhokseumawe,” kenang perempuan bermata sipit ini.

Keputusan Natsuko untuk fokus di Lhokseumawe beralasan. Pasalnya di Lhokseumawe dan Aceh Utara terdapat beberapa proyek vital yang di dalamnya ada saham Jepang. Ia menilai provit itu salah satu pemicu konflik Aceh, sebab warga yang digusur saat pembangunan proyek itu tidak memperoleh hak-haknya, di samping persoalan keadilan lainnya terkait sumber daya alam Aceh.

Saat kembali dari Banda Aceh, Natsuko menyempatkan diri untuk turun ke beberapa komunitas masyarakat di seputaran provit dan kawasan korban konflik ketika Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM). Setelah mendapatkan beberapa data korban, Natsuko kembali ke Jepang. Ia berupaya menggalang dana untuk membantu para korban konflik Aceh.

Seusai penggalangan dana di Jepang, Natsuko kembali ke Lhokseumawe dan membangun beberapa kelompok pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kuta Makmur, Nisam dan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara. Ia fokus membantu para perempuan berstatus janda korban DOM. Di samping mendukung kebutuhan peninggkatan ekonomi keluarga korban, Natsuko juga memberi beasiswa sekolah anak-anak korban di tiga kecamatan tersebut. Dan hingga kini kelompok binaannya itu masih berjalan.

Dalam lanjutan perundingan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia yang digagas  oleh USA, World Bank dan pemerintah Jepang pada 17–18 Mei 2003 di Tokyo, Natsuko terlibat sebagai penghubung awak media internasional. Namun, gagasan perdamaian itu gagal dilanjutkan dan status Darurat Militer pun ditetapkan untuk Aceh.

Akibat gagalnya perundingan tersebut, dua orang wakil civil society (masyarakat sipil) Aceh, Erwanto dan Cut Meutia (Farah) yang diundang pemerintah Jepang  terancam tak bisa kembali ke Aceh. 

Malik Mahmud Al Haytar yang saat itu menjabat Perdana Menteri GAM meminta bantuan Natsuko untuk mengevakuasi keduanya dari Hotel New Otani tempat mereka menginap dan berlangsungnya perundingan.

Keduanya lantas dievakuasi oleh Natsuko ke apartemennya di seputaran Tokyo. Walaupun keduanya diundang pemerintah Jepang, namun mereka tidak bisa diterima sebagai suaka politik di Negeri Sakura itu. Natsuko dan teman–teman NGO di sana berencana  untuk mengirim kedua wakil masyarakat Aceh itu ke Eropa. Namun, Cut Meutia merindukan Aceh, ia lebih memilih untuk kembali ke tanah kelahirannya ketimbang hidup di negara ke tiga.

Setelah konferensi pers dengan beberapa media interenasional di sebuah kantor NGO di Tokyo pada 22 Mei 2003, Cut Meutia meninggalkan Jepang menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Keinginannya untuk kembali ke Aceh tidak berhenti di situ. Meutia terbang menuju Kuchieng. Dari Bandara Kuchieng ia melanjutkan perjalanan darat selama enam jam ke Serawak. Kemudian Cut Meutia menumpang taksi selama 12 jam tiba di Kalimantan, selanjutnya terbang ke Jakarta.

Merasa tidak aman di Jakarta, Cut Meutia menyewa rumah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saban minggu ia bolak-balik Jogja–Jakarta untuk bertemu dan bergabung dengan teman-teman aktivis yang hijrah dari Aceh serta membangun konsolidasi dengan rekan-rekan prodemokrasi di Jakarta untuk menyuarakan perdamaian Aceh.

Aktifnya Cut Meutia dalam berbagai aksi di Jakarta kembali tercium oleh aparat keamanan. Keberadaannya dipertanyakan, rumah kosnya di Belimbing Seru, Jogja digerebek. Merasa pergerakannya tidak lagi kondusif, Cut Meutia pindah ke Jakarta.

Sebulan Cut bertahan di Jakarta, seorang teman aktivis ditangkap oleh pihak kepolisian dengan tuduhan sebagai juru propoganda GAM. Pascakejadian itu Cut Meutia harus angkat kaki dari Indonesia. Ia kembali ke Malaysia dan bertahan di Kampoeng Sungai Layar Kecil Pulau Pinang (Bukit Jambul) hingga MoU Helsinki ditandatangani.

Sementara Erwanto tetap bertahan di apertemen. Akibat kesibukannya sebagai Dosen Ilmu Study Perdamaian di Universitas Aoyama,  Natsuko ketika itu tidak sempat berkomunikasi banyak dengan Erwanto.

“Kalau terus tinggal di apertemen bersama saya, saya takut dia jenuh. Sambilan nunggu keberangkatannya ke Eropa, saya minta bantuan kawan-kawan komunitas Aceh di Jepang untuk menampung Erwanto sementara waktu,” kenang Natsuko.

Kembali soal Cut Meutia. Soal sosok aktivis perempuan ini, Natsuko mengatakan Farah (sapaan akrab Cut Meutia) adalah perempuan pemberani dan memiliki nilai-nilai demokrasi yang tinggi.

Itu sebabnya, ketika tahu Cut Meutia atau Farah maju sebagai calon anggota legislatif dari Aceh Utara untuk DPR Aceh pada Pemilu 2014, Natsuko  sangat mengapresiasikan langkah temannya sesama aktivis ini.

“Saya berharap Farah bisa terpilih agar pemikiran kritisnya itu benar-benar bisa dimanfaatkan dalam parlemen dan berguna untuk masyarakat Aceh,” ujar Natsuko.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply