Kementerian Kelautan Kucurkan Dana Untuk Nelayan Aceh

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyerahkan bantuan kepada nelayan Aceh senilai Rp 75.059.950.000, di Lampulo, Banda Aceh pada Sabtu, 8 Maret 2014. Pemberian bantuan ini guna meningkatkan produksi, mutu hasil tangkapan dan produktivitas nelayan dengan menerapkan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan.

"Selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta meningkatkan daya saing nelayan, khususnya dalam memperoleh hasil dari ikan hasil tangkapan," ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Dr. Gellwynn Jusuf.

Menurutnya dengan bantuan tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dan untuk menjamin keberlanjutan usaha penangkapan ikan skala kecil bagi nelayan tradisional.

Dahulu, kata dia, Pelabuhan Perikanan Lampulo merupakan bagian UPT Pusat, namun dalam upaya mendukung Program Otonomi Daerah pada 2001 berdasarkan surat Sekjen DKP No.B-745/SJ-DKP/III/2001 tanggal 14 Maret 2001 maka PPP Lampulo lama diserahkan menjadi UPTD bersama 13 PP lainnya.

Tahun 2004, kata dia, PPP Lampulo yang berada di dekat sungai hancur karena tsunami sehingga pada 2005 hingga 2007, PPP Lampulo dibangun baru dekat muara sungai melalu dana APBN, BRR, ADB, CHF, dan JICS.

Menurutnya pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,5 miliar untuk pengembangan PPP Lampulo sejak 2011 hingga 2014. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan breakwater senilai Rp10 miliar pada 2011, lanjutan pembangunan breakwater dan penggerukan kolam senilai Rp7,5 miliar pada 2012, pembangunan gedung pengepakan dan kios nelayan sebesar Rp3 miliar pada 2013, dan penataan kawasan darat atau jalan kompleks Rp4 miliar pada 2014.

Pemerintah juga memberikan 14 unit kapal Inka Mina seiring adanya pembangunan kapal jenis tersebut pada 2010 di daerah Aceh. Bantuan kapal Inka Mina bersumber dari dana TP dan DAK dan terealiasi 100 persen.

"Berdasarkan hasil evaluasi, pengelolaan kapal Inka Mina Provinsi Aceh telah dicapai rata-rata produksi 3,4 ton per trip dengan pendapatan bersih Rp37 juta per trip. Dari nilai tersebut terjadi peningkatan pendapatan nelayan penerima Inka Mina dari sebelumnya Rp2 Juta per bulan menjadi Rp6 juta per bulan setelah menerima kapal Inka Mina," katanya.

Keberhasilan tersebut merupakan peran aktif pemerintah daerah dan kelompok nelayan. Karenanya, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan apresiasi berupa penambahan alokasi kapal Inka Mina tahun 2013 sebanyak 9 unit, tahun 2014 sebanyak 12 dan kapal 10-30 GT sebanyak 6 unit melalui TP kabupaten kota.

Pemberian bantuan dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo yang disaksikan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah, Plh Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal dan jajaran SKPA lainnya.

Gellwynn Jusuf merincikan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan diberikan kepada nelayan Aceh. Di antaranya yang berasal dari Anggaran dari Ditjen Perikanan Tangkap yaitu 9 unit kapal penangkap ikan 30 GT senilai Rp13,5 miliar; 12 unit Kapal Penangkap Ikan 30 GT senilai Rp18 miliar; 6 unit Kapal Penangkap Ikan 10 hingga 30 GT senilai Rp4,5 miliar.

Kementerian Kelautan juga memberikan bantuan kepada 130 KUB Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap senilai Rp13 miliar; penyerahan Kartu Nelayan sebanyak 796  lembar; penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan untuk 800 bidang; pembangunan kios nelayan dan pembangunan gedung pengepakan senilai Rp3 miliar; serta pembangunan Gedung Pengepakan dan Turap di PPP Lampulo senilai Rp4 miliar.

"Kementerian Kelautan turut memberikan bantuan kepada nelayan Aceh melalui anggaran dari Ditjen Perikanan Budidaya, berupa 132 paket Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya senilai Rp 8.058.000.000," katanya.

Sementara bantuan yang bersumber dari Ditjen P2HP, yaitu 9 Paket PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan senilai Rp450 juta; 28 paket Sarana Pemasaran Bergerak (SPG) roda 3 senilai Rp1,4 miliar; dan 14 paket peralatan sistem rantai dingin senilai Rp700 juta.

Sumber bantuan lainnya juga berasal dari dari Ditjen KP3K, berupa Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) senilai Rp 3.406.350.000, serta anggaran dari BPSDMKP berupa bantuan pengembangan SDM KP senilai Rp 4.323.600.000,-

"Agar tujuan dan manfaat dari paket bantuan ini dapat dicapai, diharapkan kepada seluruh pihak terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan paket bantuan dimaksud dan melaporkan secara berkala dan berjenjang," katanya.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply