KEK Lhokseumawe, Kisah Bue Drop Daruet

KEK Lhokseumawe, Kisah Bue Drop Daruet

KEMARIN Gubernur Aceh dan Wali Nanggroe bertemu Presiden Jokowi. Dari berita yang kita baca salah satu pembicaraan terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Tentu ini berita bagus bagi Aceh. KEK yang mulai dibentuk sejak pemerintah SBY periode ke dua. Di Sumatera Utara ada KEK Sey Mangkee. Kawasan industri ini akan dibangun berbagai fasiltas penunjung. Para investor yang berusaha dalam kawasan ini akan diberi insentif macam-macam. Misalnya ada keringanan pajak (tax holiday) dan berbagai kemudahan perizinan.

Intinya KEK dibangun untuk merangsang pengusaha berinvestasi. Nah bila di Lhokseumawe benar-benar lahir maka sungguh luarbiasa. Tapi benarkah itu? Atau cuma “kisah cet buleuen ngon puteng sadeuep“.

Untuk menjadi kawasan seperti itu dibutuhkan insfrastrutur pendukung. Dalam kasus ini bukan hanya keinginan dan lahan. Tapi ketersedian listrik. Kontinyuitas bahan baku. Atau tenaga kerja terampil. Bicara investasi Aceh, seperti sudah sering kita dengar, hanya jadi pemanis pembicaraan pimpinan daerah. Sementara kenyataanya “lage tapreh boh ara hanyet“.

Untuk sekadar memutar sedikit memori ke belakang. Di kawasan Lhokseumawe dan Aceh Utara ada banyak industri besar. Saat ini ada yang hidup Senin Kamis seperti PT PIM (pabrik pupuk). Di sana juga ada PT AAF (pabrik pupuk), PT KKA (industri kertas) dan PT Aromatic (industri Petrokimia). Semua industri ini bukan industri cilet-cilet.

Industri industri ini adalah industri berskala besar. Padat modal dan padat karya. Semua industri ini saat ini mati karena tidak mendapat suplai gas. Semua industri ini membutuhkan gas untuk pembangkit listrik dan bahan baku. Jadi buat apa bicara KEK segala. Hidupkan saja semua industri ini, maka kawasan ini akan kembali menjadi bersinar. Jadi upaya gubernur mengurus KEK tak lebih “jak let boh puuk, ro breuh lam uempang“.

Setelah PT Arun dari mengolah gas dari sumur gas EMOI, kini menjadi terminal penampung Gas. Seharusnya gubernur menekan pemerintah pusat untuk mengalokasikan gas dari terminal PT PAG ke semua proyek vital ini. Semua industri ini milik pemerintah. Jadi bila dapat gas,”sipat tak dua pat parot“.

Bagi Aceh akan membuka lapangan kerja yang luas. Akan timbul multiplier effect  yang amat luas. Sementara untuk pemerintah pusat akan mendapat keuntungan dari keuntungan industri ini. Saat ini gas yang ditampung di bekas PT Arun sepenuhnya dialirkan ke Sumut. Gas dari Blok Pase yang diserah kelola ke Triangle Pase mungkin bisa dialirkan ke proyek vital ini. Begitu juga ladang gas Arun yang segera habis konsensi EMOI. Agar dapat kiranya “keurimeh” gas ini dimanfaatkan. Ini yang perlu segera diusahakan pemerintah Aceh.

Untuk apa cerita “cet langet” yang belum ada kepastian. Bila semua profit di sini dapat gas sesuai kebutuhan maka dipastikan kawasan ini akan tumbuh lagi walau tanpa KEK. Ada nilai tambah yang luar biasa di sini. Buat apa membangun industri baru kalau yang ada masih mungkin dihidupkan. Sebab persoalannya cuma masalah gas. Dulu alasannya PT Arun terlanjur terikat kontrak penjualam gas dengan pihak luar negeri. Sekarang PT PAG bisa lebih awal mengalokasikan ke industri setempat. Di sini peran Gubernur atau Wali Nanggroe menjadi amat penting.

Daripada sibuk melobi KEK, lagi pula banyak PR lain yang melimpah di Aceh, dari pada mengurus yang baru. Masalah PDPA dengan segala urusannya. Urusan Blok Pase yang belum beraktifitas. Urusan Geothermal Seulawah yang mandeg. Saham di PT PAG yang belum juga didapat. Turbin PT Arun yang sudah dihibah untuk pemerintah Aceh juga belum dimanfaatkan.

Mana mungkin KEK lahir di kawasan itu. Urusan listrik saja untuk warga masih hidup mati. Apalagi untuk industri. Belum lagi kebutuhan air bersih. Intinya pernyataan soal KEK persis kisah “bue drop dareuet“. Mengejar belalang yang terbang, belalang yang di ketiaknya terlepas. Tidak usah pemerintah Aceh bangun mimpi baru. Selasaikan dulu semua PR itu. Insyaallah kalau ini semua sukses tanpa KEK pun Aceh akan menjadi kawasan yang menjanjikan bagi investasi.

Seharusnya saat bertemu Presiden, Gubernur harus lebih fokus menyelesaikan masalah yang ada dulu. Bukan malah menciptakan masalah baru. Usia pemerintah ini tidak lama lagi. Maka butuh fokus dulu menyelesaikan masalah yang di depan mata. Belajarlah dari kegagalan rezim sebelumnya yamg terlalu banyak mimpi. Sehingga tidak fokus bekerja. Sibuk dengan uang yang ada. Lupa mencari sumber baru. Lupa menyelasaikan tugasnya. Sehingga lima tahun UUPA jadi macan ompong. Karena tidak satupun aturan turunannya diselesaikan pemerintah pusat. Apa mau rezim ini mangalami hal yang sama?

Di sinilah sebenarnya peran para pembantu beliau. Menjelaskan sesuatu sesuai realitas. Jangan membisikkan “lumpoe jen ek u langet“. Wali dan Gubernur pernah sangat lama hidup di negeri yang maju. Seharusnya belajar dari sana. Jangan malah dibisiki “le cangguek di yub bruek“. Kasihan rakyat, terus disuguhi mimpi indah dalam keadaan perut kosong. Kita berharap mereka seumuga di blang dile segolom jak cah uteun di glee.[]

Leave a Reply