Kebijakan Pemerintah terhadap Kedelai akan Menghilangkan Pemasokan Negara PRp400 Miliar

JAKARTA-Salah satu poin kebijakan pemerintah menyikapi gejolak harga kedelai yang meroket adalah menetapkan bea masuk 0 persen atau bebas bea masuk untuk kedelai impor. Dengan kebijakan tersebut, negara akan dirugikan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Firman Subagio, mengatakan dengan kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan bea masuk impor kedelai turun dari 5 persen menjadi nol persen, potensi penerimaan negara akan tergerus. Potensi hilangnya pendapatan dari bea masuk nilainya cukup signifikan.

"Jadi, dengan bea masuk 0 persen dari Agustus hingga Desember ini potensi kita kehilangan pendapatan dari pajak Rp400 miliar," ujar Firman, dalam diskusi bertajuk 'Memble Tanpa Tempe' di Jakarta, Sabtu 28 Juli 2012.

Dia menilai, kebijakan pemerintah yang membebaskan bea masuk impor kedelai hanya solusi sesaat, bukan jangka panjang. Menurutnya, yang akan menikmati dari kebijakan tersebut adalah para pelaku spekulasi.

"Yang harus disoroti adalah target produksi pemerintah yang 1,9 juta ton untuk mencapai swasembada di 2014," ucapnya.

Menurut dia, dalam permasalahan ini yang utama harus disoroti adalah permasalahan strategi pemerintah untuk melakukan swasembada kedelai.

"Saat ini dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan ada 7,3 juta hektar tanah terlantar di seluruh Indonesia dan dari tanah seluas itu ada 1,3 juta hektar lahan subur yang dikuasai kelompok-kelompok atau segelintir orang yang suka berspekulasi," ujar Firman.

DPR mendesak pemerintah seharusnya menindak pihak-pihak yang menguasai lahan itu dan mengambil alih lahan tersebut. "Karena UUD menyebutkan sumber daya alam dikuasai negara. Pemerintah harus ambil lahan itu," kata Firman. | sumber:merdeka

  • Uncategorized

Leave a Reply