Karo Hukum: Kelembagaan Wali Nanggroe Punya Legalitas

Karo Hukum: Kelembagaan Wali Nanggroe Punya Legalitas

BANDA ACEH – Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian, mengatakan bahwa Lembaga Wali Nanggroe mempunyai legalitas yang di atur dengan Qanun Aceh atas perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Qanun Kelembagaan Wali Nanggroe memiliki legalitas dan legitimasi ditinjau dari proses pembentukan Qanun Aceh tersebut,” ujar Edrian dalam acara Sosialisasi Kelembagaan Wali Nanggroe, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 31 Maret 2015.

Edrian juga mengatakan bahwa pihak Pemerintahan Aceh telah melakukan perubahan materi Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe sejalan dengan hasil klarifikasi Kementerian Dalam Negeri dengan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.

“Qanun Aceh Perubahan tersebut juga telah disampaikan secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2013 kepada Menteri Dalam Negeri dan sampai saa ini tidak ada klarifikasi yang disampaikan Kemendagri kepada Gubernur Aceh,” ujar Edrian.

Dikatakannya, apabila mengacu pada pasal 145 UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka secara hukum dianggap legal dan memiliki legitimasi untuk diberlakukan.

Lembaga Wali Nanggroe merupakan salah satu poin yang sepakati oleh Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam MoU Helsinki poin 1.1.7 juga disebutkan bahwa lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.[] (mal)

Leave a Reply