Juha Christensen: RPP bisa selesai dalam Pemerintahan SBY

PERSOALAN Aceh terutama Rancangan Peraturan Pemerintah dan Perpres masih banyak terganjal administrasi di Pusat. Namun diyakini hal itu akan selesai dalam waktu dekat. Hal itu disebutkan mediator perdamaian Aceh dari Finlandia, Juha Christensen kepada ATJEHPOSTcom pada Kamis, 15 Agustus 2013 lalu.

"Ini tidak mungkin selesai dalam dua tiga tahun. Tetapi kita lihat progres itu cukup lancar. Pihak Pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh selalu bertemu, selalu berdiskusi membahas semua topik ini," katanya saat ditemui di sela-sela peringatan delapan tahun perdamaian MoU Helsinki.

Dia mengatakan butir-butir Memorandum of Understanding Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, tidak mungkin dikembalikan ke Eropa meski banyak yang belum diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Kebijakan tersebut, kata dia, ada di tangan Jakarta dan ada mekanisme untuk membahasnya. "RPP bisa selesai dalam Pemerintahan SBY dan kabinet. Saya optimis bahwa itu bisa di capai," ujarnya.

Dia optimis tahapan implementasi UUPA akan selesai dalam waktu dekat apalagi saat ini kondisi Aceh sudah aman. "Ada situasi yang lebih gawat dari sekarang. Ini administrasi biasa, pemerintahan ini contoh bagus," katanya.

Dia melihat UUPA tahun 2006 itu lahir dalam waktu singkat dan hal itu tidak bisa dilakukan di negara demokrasi lainnya. Untuk itu, dia meminta pengertian semua pihak bahwa semua tahap administrasi persiapan undang-undang atau Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah akan memakan waktu.

"Artinya kita juga harus mengerti bahwa semua tahap administrasi, persiapan UU atau PP atau Perpres akan memakan waktu. Apalagi karena itu harus dibahas dengan Pemerintah Aceh," tuturnya.

Walau pun optimis dengan hal tersebut, dia juga berharap agar Pusat bisa mengimplementasi UUPA secepatnya.

"Tetapi saya tidak ada kekhawatiran, saya ada kepercayaan penuh kepada Pemerintah (Jakarta) dan Pemerintah Aceh bahwa semua hal bisa selesai."

Sesuai Undang Undang Pemerintahan Aceh, terdapat 10 RPP dan tiga Peraturan Presiden atau Perpres yang harus diselesaikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Delapan tahun perdamaian, baru tiga RPP yang sudah diselesaikan yaitu tentang partai politik lokal, Dewan Kawasan Sabang, dan tata cara pengangkatan Sekretaris Daerah. Sementara Perpres dua sudah selesai tentang tata cara rencana pembentukan undang-undang dan kerjasama Aceh dengan lembaga luar negeri.

RPP yang belum selesai tentang pengelolaan Migas, kewenangan pemerintah, tata cara tugas gubernur, pembinaan PNS, nama Aceh dan gelar pejabat, penyerahan prasarana pendidikan MI dan MTS, serta pengelolaan pelabuhan dan bandara. Sementara Perpres yang belum selesai tentang kantor Badan Pertanahan Nasional.[](bna)

Berita sebelumnya:

Kepala Biro Hukum Aceh: RPP tak selesai, pembangunan di Aceh terganggu

  • Uncategorized

Leave a Reply