Jokowi Terbitkan PP Baru, Bagaimana Nasib UUPA?

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.  Ketentuan PP ini berlaku pula bagi Provinsi Aceh yang merupakan daerah otonomi khusus.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 PP yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 1 Desember 2014 itu. [Baca: Jokowi Terbitkan PP Baru, Aceh Bisa Miliki 2 Wagub]. 

Jika PP tersebut turut berlaku bagi Aceh, pertanyaannya kemudian bagaimana nasib Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang secara jelas dan tegas menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara langsung?

“UUPA secara jelas dan tegas menentukan bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dipilih secara langsung. Jadi yang dipilih secara langsung adalah Gubernur dan Wakil Gubernur secara pasangan calon,” ujar H. Nazaruddin Ibrahim, SH, MIPS, pengamat hukum di Aceh saat dihubungi ATJEHPOST.co lewat telpon seluler, Jumat, 12 Desember 2014, menjelang malam.

Lantaran UUPA secara jelas dan tegas menyatakan hal itu, kata Nazaruddin, maka PP 102/2014 tidak berlaku di Aceh. “Aceh tetap mengacu pada UUPA, masih tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata mantan Ketua Tim Independen Penyaringan Calon Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh ini.

Itu sebabnya, Nazaruddin berharap Pemerintah Aceh termasuk DPRA harus segera berkomunikasi dengan Jakarta (Pemerintah Pusat) menyangkut persoalan tersebut. “Dan, PP itu sebenarnya harus menyatakan secara khusus bahwa PP itu tidak termasuk Aceh (tidak berlaku bagi Provinsi Aceh), karena dia (Aceh) berlaku secara khusus (ada UUPA),” ujarnya.

Nazaruddin menyebutkan, jika Pemerintah Aceh atau Gubernur tidak mengkomunikasikan hal itu dengan DPRA maka DPRA harus memanggil Gubernur untuk bersama-sama gerak cepat memperjelas sikap Aceh kepada Jakarta.

Bek preh boh ara hanyot, bek sampe baro gabuk wate masalah ka maken rayeuk (jangan sampai baru ribut/protes setelah persoalan semakin besar/rumit).  Pemerintah Aceh (termasuk DPRA) sudah saatnya untuk lebih proaktif dalam konteks kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jakarta menyangkut Aceh. Jadi perlu tindakan preventif untuk mencegah munculnya polemik atau ketidakpastian hukum,” kata Nazaruddin.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply