Jaringan Peduli Anggaran Nilai Pengelolaan Keuangan Aceh Belum Optimal

BANDA ACEH – Koordinator Jaringan Peduli Anggaran (JPA) Aceh Roys Vahlevi, mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan di Aceh belum berjalan secara optimal. Beberapa persoalan serius, seperti anggaran pada pos belanja pegawai milik Pemerintah Aceh dinilai perlu segera diperbaiki oleh Pemerintah Aceh yang baru.

“Beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh tersebut, antara laindalam membelanjakan anggaran pada Pos Belanja Pegawai,” ujar Roys Vahlevi, kepada ATJEHPOSTcom, Jumat 28 Desember 2012.

Menurutnya, Aceh akan memiliki sumber pendanaan yang akan terus bertambah pada tahun-tahun mendatang, searah dengan meningkatnya sumber pembiayaan dari nasional, terutamanya dari Dana Otonomi Khusus dan Bagi Hasil Migas.

Sesuai dengan data yang dirilis oleh Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP), Provinsi Aceh secara keseluruhan akan menerima sekitar Rp 650 triliun, sejak tahun 2008 sampai akhir tahun 2027 pada saat berakhirnya Otonomi Khusus. 

Berdasarkan data tersebut, kata dia, Pemerintah Aceh dinilai perlu segera mengambil langkah-langkah strategis dalam pengelolaan anggaran. Langkah strategis tersebut dapat difokuskan pada beberapa bagian penting dengan bercermin pada pengelolaan keuangan daerah Aceh pada tahun-tahun sebelumnya. 

“Pemerintah Aceh harus perlu memikirkan terobosan-terobosan baru dalam menghemat anggaran, khususnya belanja pegawai yang menyedot lebih dari separuh belanja pembangunan. Data PECAPP menunjukkan bahwa porsi belanja pegawai  di kabupaten/kota secara rata-rata pemerintah di Aceh terhitung hampir 60 persen, menyisakan ruang yang cukup kecil untuk pembangunan,” katanya.[] (ihn)

  • Uncategorized

Leave a Reply